KUA – PPAS 2023, Pemkab Bogor Masih Defisit Belanja Lebih dari Rp1 Triliun

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyampaikan gambaran umum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (3/8). Hasilnya,

Dalam penyampaian tersebut, Pemkab Bogor menarget pendapatan daerah sebesar Rp6,2 triliun.

Rinciannya, target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,6 triliun dan target pendapatan transfer sebesar Rp2,9 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp7,3. Rinciannya, belanja operasi ditargetkan sebesar Rp4,9 triliun, belanja modal sebesar Rp1,3 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp70,2 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp996,9 miliar..

“Terdapat defisit belanja sebesar Rp1,9 triliun yang disebabkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah,” ujar Iwan saat Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor dengan adenda¬†penyampaian raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2021, penyampaian dokumen rancangan KUA/PPAS) tahun anggaran 2023, dan penetapan keputusan DPRD terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022, Rabu (3/8).

Baca Juga  Dinas Perindustrian Bogor Galakkan Pelrindungan Konsumen

Selanjutnya, pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp100 miliar. Rinciannya, penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar yang diperuntukkan untuk anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp100 miliar dan penyertaan modal pemda pada Bank bjb sebesar Rp100 miliar.

“Mencermati besaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terjadi defisit yang belum dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp995,2 miliar.

Iwan menjelaskan, di 2023, tema pembangunan Kabupaten Bogor adalah Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

Tema tersebut akan di difokuskan pada 5 prioritas pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik, dan meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.