LHP Keluar, DPRD Bogor Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

by -

METROPOLITAN.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021, Senin (1/8).

LHP terbaru ini yang akan menjadi dasar DPRD Kabupaten Bogor dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2021

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK Jawa Barat dalam LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021.

Sejauh ini, pihaknya memang belum membahas LKPj Bupati Bogor tahun 2021. Musababnya, DPRD masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK yang terbaru.

“Setelah LHP kami terima, kami akan bahas LKPj Bupati Bogor tahun 2021 dengan berpedoman pada LHP BPK terbaru. Kami juga akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi,” ujar Rudy, Selasa (1/8).

Baca Juga  Minta Disperindag Turun Tangan

Rudy menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakaan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sekaligus LKPj Bupati Bogor tahun 2021.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Hasilnya, BPK menemukan ada potensi kerugian negara sekitar 40 miliar dari sejumlah dinas.

Dengan telah diserahkannya laporan keuangan tersebut, Pemkab Bogor kali ini mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima langsung LHP tersebut yang diserahkan Plt Kepala BPK Jawa Barat di Bandung, Senin (1/8).

Menurut Iwan, temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti segera. Pihaknya diberi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan temuan tersebut.

Baca Juga  Atang Trisnanto Kembali Pimpin DPD PKS Kota Bogor

Menurutnya, beberapa temuan maladministrasi tersebut ada pada beberapa dinas. Di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor.

Iwan menjelaskan, Pemkab Bogor telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan dan harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh demi perbaikan ke depan.

“Kami sangat berterima kasih kepada tim pemeriksa dari BPK atas segala rekomendasi dan masukannya selama masa pemeriksaan. Ini sangat berguna bagi peningkatan kualitas laporan keuangan dan perbaikan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap perundang-undangan pada tahun yang akan datang,” tandasnya. (fin)

Baca Juga  Cek Stok Minyak Goreng Curah di Bogor, Bima Arya Temukan Fakta Ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.