Lima Warga Cijeruk Jadi Korban Mafia Tanah, Kades Palasari Ungkap Fakta di Pengadilan

by -
Kuasa hukum lima warga Cijeruk Anggi Triana Ismail saat menjelaskan hasil persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

METROPOLITAN.id – Persidangan lanjutan warga Kampung Palasari Desa Palasari, Kecamatam Cijeruk yang dituduh bersalah lantaran memasuki pekarangannya sendiri, kini memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya Kepala Desa (Kades) Palasari.

Kelima warga tersebut dijerat tuduhan pasal 167 ayat (1) KUHP tentang memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin, kini merekanya berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong, Kabupaten Bogor.

Lahan yang dimaksudkan saat ini berstatus sengketa, terdapat dua kepemilikan yang berbeda, salah satu terdakwa yakni DS mengkalim memiliki keabsahan dokumen yang sah atas lahan yang ia miliki berupa girik dan AJB, sedangkan pihak yang menggugat mengkalim memiliki keabsahan dokumen berupa SHM.

Kuasa hukum terdakwa Anggi Triana Ismail mengungkapkan, ada suatu peralihan yang tidak diketahui oleh kliennya selaku ahli waris dari lahan tersebut, hingga timbul lah sengketa yang terjadi saat ini.

Baca Juga  Satu Jam Ade Tergencet Avanza Maut

Setelah menjalani sidang, dengan saksi Kepala Desa Palasari dan Staf PPATS Kecamatan Cijeruk, pihaknya mendapatkan titik terang dari asal muasal kepemilikan orang lain selain milik kliennya.

“Jadi tadi saksi memberatkan, semuanya sudah terbuka, pengungkapan kebenaran formil dan materil itu sudah kita baca, pada intinya ada peralihan yang tidak diketahui oleh ahli waris almarhumah, disitu sudah mulai terbuka,” kata dia.

Dengan begitu, pihaknya semakin yakin bahwa adanya dugaan mafia tanah dibalik permasalah yang dialami kliennya saat ini.

Untuk memperjuangkan hak kliennya dari ahli waris yang sah, Anggi mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan terhadap Instansi atau lembaga Desa, Kecamatan, BPN, penjual dan pembeli.

“Disitu lah kami berupaya melakukan tindakan hukum lanjutan berupa gugatan perbuatan melawan hukum, lima warga yang sekarang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa sangat kasihan lantaran hilangnya kepemilikan. Ini ibaratnya orang jatuh tertimpa tangga,” paparnya.

Baca Juga  Serius Nyabup, Pasola Tancap Gas

“Makanya dari situlah kami harus melakukan upaya yang lebih serius yaitu gugatan dan merangkul satgas mafia tanah, untuk penjual dan pembeli kami akan mencari mana yang pantas untuk ditarik,” sambung Anggi.

Keyakinannya semakin kuat setelah kesaksian dari Kepala Desa Palasari yang saat ini menjabat membeberkan adanya kejanggalan di buku C desa, dimana dalam buku tersebut menjelaskan tentang status peralihan lahan yang meragukan.

Didalam buku tersebut kepala desa mengatakan tidak adanya tahun yang tercatat untuk pengalihan lahan milik orang tua DS (terdakwa) kepada orang lain.

“Yang menarik, itu ada penjelasan istilah PW (fatwa waris, red), tapi kades sendiri tidak mengetahui PW itu apa, sehingga dia berinisiatif nanya ke kasi pemerintahan yang menjawab PW itu fatwa waris. Sementara diketahui bahwa nama (S) yang tertera di ini bukan ahli waris,” ungkapnya.

Baca Juga  4 Pabrik Biang Pencemaran Sungai Cileungsi Disegel

Selain itu, kesaksian yang diberikan oleh Kepala Desa Palasari, menurut Anggi, sangat ambigu. Sebab saksi mengatakan bahwa S merupakan suami dari ibu DS yang menikah secara siri. n
Namun keterangan yang diutarakan saksi hanya berdasarkan keterangan dari warga lainnya.

“Saya belajar di ruang hukum selama ini tidak pernah ada jurnal, asas, doktrin dan peraturan perundang-undangan manapun, yang mendukung pernyataan bahwa tanpa ada ikatan baik darah atau perkawinan maka orang itu tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris, maka S ini bukan ahli waris yang sah, apalagi itu nikah sirih yang mana pernikahan itu tidak pernah dilegalitaskan secara negara,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *