Mahfud MD Bocorkan Potensi Pola Kecurangan di Pemilu 2024

by -
Mahfud MD

METROPOLITAN – Men­teri Koordinator Bidang Po­litik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menjelaskan perbedaan pola kecurangan pemilihan umum pada masa kini dan era Orde Baru. Kecurangan pemilu saat Orde Baru dila­kukan pemerintah. Sedangkan saat ini kecurangan dilakukan partai politik.

”Sekarang pemerintah tidak ikut curang di pemilu. Sekarang curangnya horizontal, parpol ini mencurangi parpol ini,” ujar Mahfud MD dalam Se­minar Nasional Menuju De­mokrasi Berkualitas: Tantan­gan dan Agenda Aksi di Balai Senat UGM, Jogjakarta, Sa­btu (27/8).

Pemerintahan pada era Orde Baru, menurut dia, mela­kukan kecurangan melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memenangkan Partai Golkar. Bahkan, saat itu mun­cul istilah ABG singkatan dari ABRI, Birokrasi dan Gol­kar, sebagai kekuatan yang menguasai setiap kontestasi politik di Indonesia. ”Jadi, pemilu yang dulu curangnya dari atas,” terang Mahfud MD.

Baca Juga  Hadapi Pilwalkot, Gerindra Siapkan Alternatif Pilihan

Meski kecurangan dalam pemilu masih ada saat ini, menurut dia, sistem demo­krasi di Indonesia sudah lebih baik dan maju dibandingkan saat Orde Baru.

”Kita menyaksikan demo­krasi ini sudah maju, karena kita sudah bisa memilih sen­diri pimpinan-pimpinan po­litik. Kita bisa mencalonkan diri, menawarkan diri men­jadi pimpinan politik, yang dulu di masa Orba tidak bisa,” ujarnya.

Kemajuan sistem demo­krasi di Indonesia juga ditan­dai dengan dibentuknya Ma­hkamah Konstitusi (MK) pascareformasi yang dapat membatalkan setiap hasil pemilu yang curang.

”Sekarang ada MK. Kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) curang, diadili di MK. Dulu zaman Orba tidak ada. Dulu kalau curang, ya selesai, itu harus diterima, enggak ada pengadilannya,” ujar Mahfud.

Baca Juga  Tinjau Lokasi Bencana, Ade Yasin- Iwan Setiawan Beri Bantuan

Saat menja­bat sebagai ketua MK, Mahf ud pernah memba­talkan 72 anggota D P R yang ter­pilih se­cara resmi dan diu­mumkan KPU.

”Dari ratusan kasus, itu terbuk­ti curang lalu kita batalkan. Itu tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru,” pungkas Mahfud MD. (jp/ feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.