Masih Kesulitan Gali Kaitan Dugaan Suap dengan Ade Yasin, KPK Hadirkan Saksi Ahli Dosen Hukum Atma Jaya

by -
Suasana persidangan kasus dugaan suap BPK yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Persidangan lanjutan kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kembali digelar di PN Tipikor Bandung, Senin (29/8) dengan agenda keterangan para saksi ahli.

Keterangan para saksi ahli ini akan menarik mengingat hingga sidang kesebelas, Rabu (24/8), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kesulitan menggali unsur motif maupun unsur perintah suap dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan para saksi ahli ini menghadirkan para praktisi keuangan di lingkungan pemerintahan.

Dalam sidang Senin (29/8) pagi ini, tim jaksa KPK menghadirkan seorang ahli, yakni Wiryawan Chandra, seorang dosen pengajar hukum administrasi negara di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wiryawan dihadirkan sebagai saksi secara daring.

Sementara kuasa hukum Ade Yasin menghadirkan saksi ahli yakni Arsan Latif, yang merupakan Inspektur IV Itjen Kemendagri.

Arsan dihadirkan langsung di persidangan pada Ruang Sidang IV R Soebekti

Arsan merupakan pria kelahiran Ujungpandang yang dikenal sering memberikan pendampingan percepatan APBD di berbagai daerah di Indonesia.

Ia pun sangat hafal betul pengelolaan keuangan pendapatan di daerah.

Arsan Latif juga dikenal sebagai salah satu perumus PP Nomor 12 Tahun 2019. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  Ade Yasin Ingin Petani Sirnarasa Perhatikan Kualitas Beras

Keterangan para saksi ahli ini akan banyak diperlukan, terutama dalam merangkai dakwaan terhadap Bupati Ade Yasin.

Termasuk dalam menyusun unsur motif dan adanya perintah langsung dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Diketahui, hingga sidang kesebelas Rabu (24/8) lalu, jaksa KPK masih mengalami kesulitan menjelaskan dua unsur utama tersebut.

Dari 39 saksi yang dihadirkan, belum ada yang meyakinkan adanya unsur motif dalam kasus ini.

Dalam dakwaan Jaksa KPK menjelaskan motif suap untuk mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD, sehingga bisa mendapatkan jatah dana tambahan Dana Insentif Daerah (DID).

Namun tuduhan ini sempat dibantah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Burhanudin yang dihadirkan KPK sebagai saksi.

Ia menyatakan bahwa status laporan keuangan selama ini tidak mempengaruhi besaran DID.

“Tidak ada, selama ini mengalir saja, tidak ada kaitan status WTP dengan dana DID,” katanya.

Selain itu dari 39 saksi yang sudah diperiksa juga belum mengindikasikan perintah Bupati Ade Yasin untuk melakukan suap.

Baca Juga  Banyumas 'Curi' Ilmu Tirta Pakuan soal Strategi Atasi Kebocoran Air

Justru yang terungkap adalah tindakan oknum auditor BPK yang aktif meminta uang kepada satuan kerja dan rekanan Pemkab Bogor dengan memanfaatkan oknum ASN Pemkab Bogor.

Pada persidangan lanjutan kasus dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor, Bandung, Rabu (24/8) lalu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat orang pegawai BPK sebagai saksi.

Keempatnya merupakan auditor BPK yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini.

Dalam persidangan lalu, salah satu tersangka auditor BPK Anthon Merdiansyah membantah adanya pengkondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin

Di depan majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih, ia mengaku sempat bertemu dengan Ade Yasin medio Oktober 2021. Hal itu disebut bukan dalam rangka pengkondisian WTP, namun soal hal lain.

“Waktu itu momen Bu Ade berduka, suaminya Bu Ade meninggal dunia. Saya sekaligus menyampaikan duka cita, silaturahmi sifatnya. (Pembahasannya) terkait omnibuslaw, penanganan Covud, sifatnya umum-umum saja,” katanya saat sidang, Rabu (24/8).

Anthon yang menjabat penanggung jawab tim pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Pemerintah Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa ia tidak pernah secara langsung menerima uang dari pegawai Pemkab Bogor maupun bupati.

Baca Juga  KIP UIKA Bogor Sosialisasi Literasi Pengawasan Isi Siaran bareng KPI

Anthon mengaku hanya menerima Rp25 juta secara bertahap dari anak buahnya yang melaksanakan pemeriksaan.

Jumlah itu hanya sebagian kecil dari yang diterima oleh dua anak buahnya. Yakni tersangka Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (Pegawai BPK Jabar/Pemeriksa) senilai Rp195 juta dan tersangka Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa (Pegawai BPK Jabar/Pemeriksa) senilai Rp230 juta.

Sementara, saksi lainnya yang juga auditor BPK, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah mengaku sudah menyiapkan uang senilai Rp350 juta hasil pemberian dari pegawai Pemkab Bogor. Namun batal diserahkan.

Gerri menyebutkan bahwa pemberian uang tersebut bukan dalam rangka pengkondisian WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, melainkan sebagai uang lelah.

“Tidak ada pembicaraan sebelum pemeriksaan, semua berlangsung spontanitas dan apa adanya. Jadi apa adanya,” ujar Gerri.

Menurutnya, pada saat pemeriksaan terdapat beberapa temuan di lapangan, dirinya berkoordinasi dengan terdakwa Ihsan Ayatullah yang menjabat Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor.

“Yang saya tahu, kami dari tim tidak pernah meminta uang kepada pihak pemkab sebelum pemeriksaan,” paparnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *