Pemkab Bogor Bakal Cairkan Anggaran Samisade Pertengahan Agustus

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam waktu dekat akan mencairkan anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade) 2022. Meskipun saat ini revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 83 Tahun 2020 belum disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dalam waktu dekat ini, kira-kira pertengahan Agustus kami akan cairkan dana Samisade 2022. Karena sejauh ini Kemendagri belum merespon ajuan revisi Perbup Samisade,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah.

Dari ajuan proposal Samisade 2022, Renaldi mengungkapkan ada 413 proposal yang diterimanya. Pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mencairkan dana Samisade kesetiap desa yang mengajukan.

“Asalkan memenuhi syarat dan sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Samisade 2021, maka akan kami cairkan anggaran Samisade 2022 yang sebelumnya mereka mohonkan,” paparnya.

Baca Juga  2.331 Aset Berstatus Bodong, Pemkab Bogor Targetkan Selesai pada 2024

Sebelumnya, wacana pembuatan peraturan daerah (perda) soal bantuan keuangan desa atau Samisade urung dilakukan. Sebab DPMD saat ini tengah mematangkan Peraturan Bupati (aPerbup) terkait program Samisade tersebut.

“Kita masih tetap pakai Perbup untuk program Samisade tahun 2022, dan saat ini sudah memasukin tahapan final revisi Perbupnya. Sebab banyak masukan dan ada celah yang kita sempurnakan juga, belajar dari tahun pertama,” kata Renaldi.

Poin utama dalam revisi Perbup yang dilakukannya, Renaldi menyebutkan ada beberapa hal yang dianggap menghambat penyerapan anggaran di desa-desa. Sehingga pihaknya pun harus menyempurnakan dengan melakukan revisi Perbup tersebut serta mematuhi aturan baru yang berlaku.

“Agar tidak saling menghambat, kita permudah tapi dengan tidak mengurangi rambu-rambu kepatuhan, ketaatan, ketelitian,” paparnya.

Baca Juga  Banyak Irigasi tak Terawat, UPT Pengairan Cuek

Renaldi menyebutkan alasan pihaknya tetap mempertahankan Perbup Samisade dengan catatan melakukan revisi agar lebih sempurna. Begitu juga melalui Perbup tersebut Pemkab Bogor bisa mengatur lebih teknis peruntukan dana Samisade.

“Kalau dijadikan perda kan sifatnya general, kalau melalui Perbup ini lebih teknis kita mengatur peruntukan dana Samisade tersebut. Apalagi program Samisade ini telah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,red) yang telah dijadikan perda,” ungakapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.