Penyerahan Raperda Paling Lambat Awal September, Kalau Lewat Dianggap Batal

by -

METROPOLITAN.id – DPRD Kabupaten Bogor mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) paling lambat pekan pertama September. Jika terlambat, Raperda tersebut dianggap batal atau tidak akan dibahas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al-Muharom mengatakan, tenggat waktu tersebut merupakan kesepakatan antara Kepala Bagian hukum Pemerintah Daerah dan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor.

“Kami ingatkan agar Raperda segera disampaikan, agar tidak mengganggu agenda lain di DPRD,” kata Aan, Rabu (10/8).

Menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor telah memberi persetujuan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diusulkan Pemkab Bogor saat Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Marcus/Kevin Juara Denmark Open 2018

Propemperda yang akan dibahas hingga akhir tahun 2022 itu mencakup sembilan Raperda atas prakarsa Pemkab Bogor dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bogor.

Dari sembilan Raperda prakarsa Pemkab Bogor, tiga di antaranya merupakan usulan baru, yakni Raperda gentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Aan berharap, Pemkab Bogor segera menyerahkan Raperda tersebut.

“Kalau sampai lewat pekan pertama bulan September, maka kesepakatan antara bagian hukum Pemkab Bogor dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor dianggap batal dan tidak akan dibahas,” ungkapnya.

Saat iti, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, usulan Propemperda yang akan disampaikan ke DPRD merupakan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Fantastis! Pembangunan RSUD Parung Masih Butuh Rp350 Miliar Lagi

Iwan juga berharap bagian hukum pada Sekretariat Daerah segera menyerahkan Raperda sesuai dengan waktu yang disepakati.

“Kami berharap usulan tersebut dapat dibahas bersama dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme pembahasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *