PNS BPN Jual-Beli Sertifikat Palsu di Bogor, Nama Pemilik Asli Dihapus, Ganti Orang Baru

by -

Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor berhasil membongkar sindikat mafia tanah di Kabupaten Bogor. Ada enam orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah tersebut.

DI antaranya adalah MT (30) dan SP (31) berperan sebagai pemohon sertifikat. Lalu AR (28), AG (23), dan RGT (25) petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kecamatan tahun anggaran 2017.

Sedangkan DK (49), oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor sekaligus ketua panitia ajudikasi PTSL.

“Dari pengakuan para ter­sangka ini sudah menjalankan aksinya dari awal 2022. Me­reka menghapus data yang ada di sertifikat lama, lalu diganti dengan data pemilik yang baru,” kata Kapolres Bo­gor AKBP Iman Imanuddin.

Dengan aksinya tersebut, lanjut Iman, maka sertifikat tanah menjadi tumpang tin­dih dengan sertifikat yang sebelumnya telah dikeluarkan kantor BPN pada tahun sebe­lumnya.

Tak hanya itu, para tersang­ka juga dapat mengakses data milik BPN lantaran salah satu tersangka ini memiliki akun yang dapat masuk ke sistem di kantor BPN Kabu­paten Bogor.

“Modusnya mereka meng­gunakan sertifikat yang sudah ada tahun 2017—2018, kemu­dian mereka hapus isinya meng­gunakan bayclean (pemutih pakaian, red). Setelah bersih, mereka masukkan data pemi­lik baru sesuai permohonan kepada mereka,” paparnya.

Iman mengungkapkan, da­lam satu sertifikat yang di­keluarkannya, para tersangka ini memasang tarif Rp25 juta. Saat ini pihaknya masih men­dalami sudah berapa banyak para tersangka mengeluarkan sertifikat palsu.

Baca Juga  Negara "Berutang" Kepada KPK

“Kita masih dalami kasusnya. Enam orang tersangka dikena­kan Pasal 372, 378, dan 263, serta Pasal 55 junto 56 KUHP dengan ancaman penjara enam tahun penjara,” jelas Iman.

Ditangkapnya enam mafia tanah oleh Satreskrim Polres Bogor rupanya menjadi kek­hawatiran banyak masyarakat.

Apalagi pemalsuan sertifikat tanah tersebut melibatkan salah satu oknum pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Pemalsuan sertifikat ini awal­nya bermula dari salah seorang warga yang mendapatkan oper alih garapan di Kelurahan Sukahati pada 2019. Lalu warga tersebut mengajukan penerbitan sertifikat secara reguler ke kantor BPN.

Namun, pengajuan tersebut ditolak lantaran lahan yang dimohonkan telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama perusahan.

“Karena gagal mendapatkan sertifikat, akhirnya ada yang menawarkan melalui jasa calo yakni tersangka MT dengan tarif Rp25 juta. Ke­mudian berproses, terbitlah sertifikat itu yang seolah-olah warga itu dilibatkan dalam program PTSL tahun 2017. Padahal, yang bersangkutan mendapat oper alih garapan 2019,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Ta­rigan.

Berbekal dari situ, lanjut Siswo, pihaknya bekerja sama dengan kantor BPN untuk melakukan pengembangan. Ditambah keterangan dari AR, salah satu tersangka, menga­ku telah menjalankan aksinya dari awal 2022. Dari waktu tersebut, setidaknya ada 24 sertifikat yang dipalsukan.

Baca Juga  Iki Ngaku tak Perjaka, Sule Kelimpungan

Bahkan, pihaknya mende­teksi bahwa pemalsuan ter­sebut sudah diubah dalam arsip di gedung BPN.

“Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah tersang­ka AR ditemukan 105 sertifi­kat yang belum dibagikan kepada masyarakat dengan alasan karena masih ada ke­lengkapan yang belum dise­rahkan. Namun, di antara 105 itu ada 24 dimanipulasi da­tanya seolah masyarakat yang mengajukan di 2017,” papar­nya.

Untuk diketahui, tersangka MT dan SP mempunyai peran sebagai calo, lalu AR yang membuat warkah palsu. Ba­hkan, di tangan AR ditemukan ratusan sertifikat yang belum diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL. Sebab, AR sebelumnya pernah bekerja sebagai petugas PTSL tahun anggaran 2017—2018. Sedangkan tersangka lain yakni AG mempunyai peran menghapus data mengguna­kan bayclean dan mengubah data dalam sistem BPN.

Untuk yang mencetak ser­tifikat dan mengakses sistem di kantor BPN yakni RGT. Sedangkan DK oknum pega­wai BPN yang memberikan akses kepada beberapa ter­sangka lainnya.

“AG dan RGT masih aktif sebagai petugas PTSL di kan­tor Sekretariat Kecamatan Cibungbulang dan memiliki peran menerima orderan dari AR yang telah menyiap­kan blanko sertifikat dan lain­nya,” kata Siswo.

“Perangkat yang digunakan para tersangka ini merupakan perangkat dinas yang dilaku­kan untuk mencetak sertifikat PTSL,” terangnya.

Sementara itu, Kepala ATR/ BPN Kabupaten Bogor Yan Septedyas memastikan bahwa kasus yang diungkap jajaran Polres Bogor tersebut akan menjadi bahan evaluasi pi­haknya untuk memperbaiki sistem yang menjadi akses pembuatan sertifikat.

Baca Juga  Keren! Designer asal Bogor Bakal Tampil di Paris Fashion Week, Ade Yasin Sampai Mau Jadi Pelanggan Tetap

Apalagi, lanjutnya, kasus itu melibatkan salah satu anak buahnya di BPN. Di­mana oknum tersebut mer­upakan salah satu pejabat yang memiliki data di sistem arsip BPN.

“Yang bisa masuk ke sistem itu adalah orang yang memi­liki akun, dan akun tersebut merupakan milik personel. Sehingga, kami berupaya lebih menguatkan sistem secara in­ternal kami,” kata Dyas.

Ia menuturtkan, awal ter­jadinya pemalsuan ini lanta­ran DK yang merupakan ok­num pegawai BPN memiliki tugas di lapangan dan di kantor. Sehingga untuk mem­percepat pekerjaannya, ter­sangka memercayakan akun miliknya kepada stafnya.

“Staf tersangka yang me­nyalahgunakan akun untuk mengganti data-data yang ada pada sistem di BPN. Makanya ke depan saya minta agar seluruh pegawai mengganti password akun maksimal se­minggu sekali atau beberapa hari sekali,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, selain sanksi pidana, ada juga sanksi administrasi yang menanti oknum ASN tersebut. Sebab, ketentuan di BPN jika ada pegawai dihukum lebih dari satu tahun penjara, ma­ka bisa diusulkan untuk dilaks­anakan pemberhentian.

“Tapi selama belum ada putusan yang inkrah, tetap akan kita lakukan azas pra­duga tak bersalah,” tuntasnya. (mam/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.