Puluhan Warga Bogor Jadi Korban Mafia Tanah

by -

Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor tak ada habisnya. Setelah polisi menetapkan oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka kasus mafia tanah, puluhan warga di Kecamatan Cileungsi juga megadukan masalah yang sama.

SEJUMLAH warga melaku­kan gugatan atas sengketa tanah yang telah didudukinya selama puluhan tahun ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Cibinong.

Salah seorang warga, Pur­nama Pangabean, mengatakan bahwa langkah gugatan dila­kukan berawal dari warga yang merasa dirugikan akan adanya pendataan penerima sertifikat penggunaan tanah. Namun, ia bersama puluhan warga lainnya tidak mendapatkan sertifikat.

“Kami penggugat 35 orang warga yang dirugikan. Sebab saya pribadi sudah 23 tahun tapi tidak terdata. Sementara orang baru dapat tanah di sana. Padahal katanya itu tanah pemerintah. Harusnya orang yang sudah menguasai fisik harus diutamakan,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 12,69 hektare lahan di wilayah Kirab Remaja Keca­matan Cileungsi yang saat ini mulai digarap, bahkan mulai dibangun dengan beberapa bangunan menjulang tinggi.

Baca Juga  Wilujeng Sumping! Persib Bandung Resmi Tunjuk Luis Milla Jadi Pelatih Baru

“Sudah ada bangunan ting­gi-tinggi. Padahal untuk mem­perjuangkan tempat kami sendiri saja sangat susah. Bahkan di lahan saya sekarang sudah terdapat SHM (Surat Hak Milik, red) atas nama orang lain tanpa sepengeta­huan warga atau pemilik,” paparnya.

Namun, berdasarkan infor­masi yang beredar, dalam situasi ini terjadi dualisme warga. Dimana sebagian di antara mereka yang telah mendapatkan sertifikat me­rasa apa yang dilakukan pihak penggugat mengancam ke­pemilikan tanah mereka.

Purnama pun menegaskan bahwa upaya gugatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggagalkan sertifikat yang telah dimiliki sebagian warga.

“Saya ingatkan kepada war­ga Kirab bahwa kami tidak berencana membatalkan sertifikat yang sudah saudara pegang. Kami hanya mem­bela hak kami saja, tidak me­rampas hak orang lain,” ung­kap Purnama.

Di tempat yang sama, kuasa hukum warga, Dela Sima­mora, menegaskan bahwa upaya gugatan ini dilakukan untuk memperjuangkan hak warga. Sebab, sejauh ini war­ga penggugat telah mem­bayar dan dipungut iuran, yang jika dihitung mencapai Rp20 miliar. Diduga ada ma­fia tanah yang bermain di lokasi tersebut.

Baca Juga  Polres Bogor Tangkap Mafia Tanah Libatkan Oknum BPN, Kapolda: Maju Terus Tak Usah Takut!

“Kami berharap warga ini mendapatkan hak mereka dan memperoleh keadilan. Ka­rena tanah ini diberikan un­tuk warga Kirab, bukan orang luar. Kami juga sudah lapor kepada Satgas Mafia Tanah,” jelasnya.

Pada gugatan di pengadilan, upaya mediasi pertama an­tara warga penggugat dit­unda pengadilan, dan renca­nanya akan dilaksanakan kembali pada 26 Agustus 2022.

Sebelumnya, Polres Bogor juga telah menetapkan ter­sangka mafia tanah yang berperan masuk sistem data BPN.

”Satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPN kami tetapkan sebagai tersangka, namun saat ini sedang dila­kukan pemeriksaan di Satre­skrim,” kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, Senin (1/8).

”Saat ini Satreskrim Polres Bogor sedang melakukan penyidikan terhadap enam orang yang diduga sebagai pelaku,” kata Iman Imanud­din.

Baca Juga  Puluhan Warga Cileungsi Jadi Korban Mafia Tanah Merugi Sampai Rp20 Miliar

Para pelaku itu merupakan pelaku yang menerbitkan berkas-berkas palsu serta calo yang mengurus pener­bitan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.

Para pelaku menerbitkan sertifikat PTSL palsu sesuai pesanan menggunakan ser­tifikat PTSL asli atas nama orang lain yang diubah isinya.

Pelaku sudah beraksi sejak awal 2022, dan sejauh ini po­lisi mencatat mereka sudah menerbitkan sebanyak 24 sertifikat palsu.

Dalam sekali pembuatan sertifikat, pelaku meminta biaya Rp25 juta kepada si pe­mesannya.

Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa berkas-berkas PTSL, sejum­lah ponsel, sejumlah laptop, printer, cap, cairan pemutih kain, dan lain-lain.

”Terhadap enam tersangka kami kenakan Pasal 372, 378, dan 263, serta Pasal 55 jo 56 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara,” tuntas Iman Imanuddin. (mam/feb/ run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *