Saksi KPK Ramai-Ramai Ngaku Dipalak Oknum BPK Jabar

by -
Suasana persidangan lanjutan kasus suap BPK yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Senin (15/8). (Dok. Metropolitan)

“Saya berikan awalnya Rp5 juta tapi ditolak oleh Hendra. ‘Tambah lagi atuh, karena dua orang’, katanya, dengan Pak Amir (pegawai BPK, red),” ujar Kepala Bagian Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan saat memberi kesaksiannya menjadi korban palak oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat (Jabar).

WILDAN merupakan satu dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor yang harus berurusan dengan oknum BPK Jabar. Berkedok audit, rupanya proses tersebut kerap diman­faatkan oknum BPK Jabar untuk memalak ASN yang ada di Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD).

Bukan cuma sekali-dua kali. Proses audit keuangan oleh BPK Jabar jadi ladang sejumlah oknum melakukan pemerasan. Nilainya pun fantastis. Hingga banyak yang menjadi korban pemalakan oleh oknum BPK Jabar.

Wildan, misalnya. Ia menga­ku pernah dimintai uang dengan alasan ongkos ketik oleh auditor BPK bernama Hendra Nur Rahmatullah. Hendra sendiri saat ini juga berstatus tersangka oleh BPK.

Saat itu, Wildan sempat ingin memberikan uang tu­nai senilai Rp5 juta tapi di­tolak Hendra dengan alasan nominalnya terlalu kecil. Pernyataan itu disampaikan Wildan secara blak-blakan saat hadir sebagai saksi da­lam sidang lanjutan kasus suap yang menyeret nama Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ti­pikor Bandung, Senin (15/8).

Untuk diketahui, pada agenda sidang di Ruang Si­dang IV R Soebekti itu, jaksa Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) menghadirkan sebelas saksi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor.

Selain Wildan, ada sepuluh saksi lainnya yang juga mengakui ulah oknum BPK Jabar yang kerap melakukan pemerasan. Di antaranya, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ci­awi Yukie Meistisia Ananda Putri, Kasubbag Kepega­waian RSUD Ciawi Irman Gapur, Kepala Bagian Keu­angan RSUD Cibinong Yuy­uk Sukmawati, Kasubbag Anggaran RSUD Cibinong Saptoaji Eko Sambodo, Se­kretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor Rieke Is­kandar, Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong Muji­yono, Kabag Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabu­paten Bogor Heri Heryana, Analis Kebijakan/Kasub­koor PDA Badan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Ka­bupaten Bogor Unu Nuriman, Kabid Sarpras Dinas Pendi­dikan (Disdik) Kabupaten Bogor Desirwan Kuslan dan Iji Hataji.

Baca Juga  Berlaku untuk Siswa SD, Berharap Jadi Contoh Kota Lain

Dari seluruh saksi yang dihadirkan, banyak yang mengaku diperas dengan berbagai modus terkait kasus dugaan suap BPK yang mem­belit Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Selain Wildan, ada pula Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong Muji­yono.

Dalam persidangan, Muji­yono mengaku sempat di­mintai uang oleh auditor BPK bernama Gerry Ginajar Trie Rahmatullah, yang kini ber­status tersangka oleh KPK.

Ia mengaku bahwa Gerry meminta uang senilai Rp900 juta, yang merupakan asum­si 10 persen dari nilai pagu pekerjaan infrastruktur di beberapa kelurahan se-Ke­camatan Cibinong.

“Setelah permintaan Ger­ry, saya melaporkan ke camat. Kemudian camat memang­gil lurah. Kemudian saya sampaikan ada permintaan dari BPK, 10 persen dari in­frastruktur,” katanya saat persidangan, Senin (15/8).

Mujiyono menegaskan, saat itu semua lurah keberatan dengan adanya permintaan BPK karena kondisi keuangan yang memprihatinkan.

Di depan majelis hakim yang diketuai Hera Kar­tiningsih, para lurah bahkan mengaku siap diaudit se­cara terang-terangan oleh auditor BPK mengenai seluruh laporan pekerjaan infrastruktur.

Baca Juga  7 Partai Terancam Gagal Dapat Kursi

“Jangankan untuk menutu­pi Rp900 juta, untuk me­nangani Covid warga yang terpapar saja, bingung. Gerry tetap meminta uang antara 5 persen sampai 10 persen. Saya menyampaikan, para lurah siap diperiksa BPK. Lurah tidak ada takutnya,” terangnya.

Kemudian, saksi lainnya, Sekretaris KONI Kabupaten Bogor Rieke Iskandar menga­ku memberi uang kepada terdakwa Ihsan Ayatullah (Kasubag Kasda BPKAD Ka­bupaten Bogor, red) karena Ihsan dimintai uang oleh auditor BPK.

“Tidak ada temuan di KONI. Ihsan minta tolong. Bahasa di telepon, dia perlu uang buat BPK, ‘bisa bantu tidak Rp150 juta?’ Jadi saya berikan Rp50 juta,” kata Rieke.

Dalam persidangan kasus suap yang menyeret Bu­pati Bogor nonaktif Ade Yasin, oknum BPK Jabar disebut secara aktif me­minta dana kepada satuan kerja (satker) di lingkungan Pemkab Bogor.

Oknum BPK Jabar disebut secara liar meminta dana dengan kode fotokopian, sehingga tidak ada peranan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dalam aksi tersebut.

Wakil Direktur RSUD Cia­wi Yukie Meistisia Ananda, di depan majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih itu, mengaku sempat di­minta sejumlah uang oleh oknum BPK melalui terdak­wa lainnya, Ihsan Ayatullah (Kasubid Kasda BPKAD Ka­bupaten Bogor, red).

Sehingga, pihaknya ber­sama para direktur lain me­nyiapkan dana sebesar Rp200 juta. Kepada majelis hakim, Yukie terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena tengah diperiksa BPK se­hingga tidak ada temuan.

“Kami patungan uang pri­badi dari para pimpinan sebanyak Rp200 juta, dua kali penyampaian,” katanya saat persidangan, Senin (15/8).

Rupanya, dalam persi­dangan terungkap bahwa aksi liar oknum BPK Jabar itu juga dilakukan terhadap satker lain di lingkungan Pemkab Bogor.

Baca Juga  Ini Harapan Warga Untuk Prabowo-Sandi

Salah satunya saksi lainnya, Mujiyono. Pria yang menja­bat Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong itu juga mengaku diminta se­jumlah uang oleh oknum BPK dan diminta uang ope­rasional sebanyak 10 persen dari nilai proyek senilai Rp9 miliar.

Namun, dalam perjalanan­nya, terjadi tawar-menawar sehingga hanya terpenuhi Rp50 juta. “Akhirnya kami iuran dari lurah-lurah untuk membayarnya,” bebernya.

Aksi oknum BPK itu rupa­nya terus merambat ke sat­ker lain seperti Disdik dan satuan non-kedinasan yaitu KONI Kabupaten Bogor.

Sekretaris KONI Rieke Is­kandar mengaku ditelepon terdakwa Ihsan Ayatullah untuk meminta uang ope­rasional Rp150 juta.

Namun, pihaknya sempat menolak karena tidak ada uang. Dalam tawar-menawar, akhirnya disepakati pihak KONI hanya menyerahkan Rp50 juta. “Kami berlagak lupa saja. Kalau tidak minta lagi, ya sudah,” paparnya.

Aksi oknum BPK itu ter­jadi di lingkungan satker Pemkab Bogor tanpa dike­tahui pimpinan satker mau­pun Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Saksi lainnya, Kabid Sarpras Disdik Kabupaten Bogor Desirwan Kuslan mengaku belum melaporkan permin­taan uang tersebut saat di­minta oknum BPK karena rentang waktu permintaan begitu cepat.

“Kepala dinas belum tahu. Saya belum sempat mela­porkan ke kepala dinas sudah ada OTT (Operasi Tangkap Tangan, red),” ungkap De­sirwan.

Awalnya, jaksa KPK diren­canakan menghadirkan se­belas saksi. Namun, satu saksi batal hadir di persi­dangan, yaitu Kabag Keu­angan Dinkes Kabupaten Bogor Heri Heryana.

Di akhir persidangan, ketua majelis hakim memutuskan sidang kembali dilanjutkan pada Senin (22/8) mendatang. Dengan agenda menghadirkan saksi dari KPK, yang disebut total berjumlah 35 sampai 40 orang. (ryn/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.