Soal Temuan BPK, Plt Bupati Bogor Minta ULPBJ Selektif Pilih Konsultan Pengawas

by -
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini tengah sibuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Apalagi jumlah temuan dari BPK tersebut angkanya cukup fantastis yakni Rp42 Miliar.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti temuan dari BPK. Terlebih Pemkab Bogor diberi waktu 60 hari untuk menyesaikan temuan BPK tersebut.

“Masing-masing langsung menindaklanjuti temuan itu. Dari temuan BPK ini ada yang sifatnya administratif, ada juga yang kekurangan pekerjaan sehingga kelebihan pembayaran. Dan itu harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas,” kata Iwan.

Iwan juga menegaskan jika temuan tersebut bukan kesalahan mutlak dari dinas. Sebab dari setiap pekerjaan Pemkab Bogor kerap menggandeng pihak ketiga atau konsultan pengawas. Iwan juga merasa terheran, meski adanya konsultan pengawas namun sejumlah pekerjaan kerap menjadi temuan BPK.

Baca Juga  Kanalisasi cuma 3 Jam One Way Kembali Diberlakukan

“Kedepan kita akan evaluasi konsultan pengawas itu, buat apa kita bayar konsultan pengawas tapi temuannya ada terus. Padahal yang lebih ahli itu konsultan pengawas dibandingkan orang-orang dinasnya,” paparnya.

Menurut Iwan, konsultan pengawas ini bertanggungjawab atas spek dan ukuran setiap pekerjaan. Dengan kinerja konsultan pengawas tersebut, Iwan mengaku bakal mengevaluasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ).

“Jadi evaluasinya menyeluruh kedepan tender atau lelang terkait konsultan pengawas harus lebih profesional. Saya minta ULPBJ juga jangan memilih orangnya itu-itu juga. Kan ini ada yang setiap tahun konsultan pengawasnya itu juga dan setiap tahun temuannya ada juga,” tegas Iwan.

Senada dengan Iwan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman menjelaskan, pihaknya akan meminta penjelasan ULPBJ lantaran ada tiga perusahaan yang mengerjakan tiga paket pekerjaan dengan hasilnya yang tidak sesuai.

Baca Juga  Pemkab Bogor Terima Penghargaan Kabupaten Terinovatif se-Indonesia

“Makanya kita ingin mendengar penjelasan kaitan beberapa dinas terkait temuan BPK ini. Kita ingin mengetahui kesalahannya ada dimana,” kata Usep.

Jika dinas-dinas terkait seperti ULPBJ tidak dapat menyelesaikan temuan BPK tersebut, Usep mendukung jika Aparat Penegak Hukum (APH) yang menindak lanjuti temuan tersebut.

“Kalau belum ada tindak lanjut maka APH saja yang turun tangan untu menindaklanjutinya. Apalagi Pemkab Bogor ini hanya diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti LHP tersebut,” ungkapnya. (mam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.