Soal Temuan BPK, Usep Supratman: Saya Nggak Pernah Sebut Nama Perusahaan untuk Diblacklist

by -
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman

METROPOLITAN.id – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor saat ini terus mengawal tindak lanjut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atas sejumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan, pihaknya sudah mengagendakan untuk memanggil beberapa dinas untuk mempertanyakan atas temuan pada LPH BPK. Dan saat ini, lanjut Usep, dinas yang memiliki temuan pada LHP BPK sedang menindaklanjutinya. Mulai dari memperbaiki kekurangan administrasi hingga menagih kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.

“Mereka (dinas,red) saat ini sedang menindaklanjutinya atas temuan pada LHP BPK tersebut. Apalagi batas waktu untuk menindaklanjutinya hanya 60 hari,” kata Usep.

Pada LHP Pemkab Bogor diketahui memang ada sejumlah perusahaan yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya seperti adanya pengurangan volume pekerjaan yang menjadi temuan pada LHP BPK.

Baca Juga  Lawan Persiwa,Persib Bidik Banyak Gol

Usep juga menjelaskan dalam LHP BPK tersebut hanya ada inisial sejumlah perusahaan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor. Sehingga dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan dirinya berharap agar Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) memblacklist perusahaan tertentu, dirinya merasa terheran, lantaran ia tidak mengetahui nama-nama perusahaan yang ada pada LHP BPK.

“Yang ada dalam LHP BPK hanya inisial perusahaanya. Saya tidak tahu nama pasti perusahaannya apa. Saya juga memiliki kode etik untuk menyebutkan nama perusahaan yang ada pada LHP BPK,” tegasnya.

Ia menambahkan jika LHP BPK tidak dapat diselesaikan maka Aparat Penegak Hukum (APH) selaku pengacara negara akan turun tangan, ikut ambil bagian untuk menindaklanjuti temuan pada LHP BPK tersebut.

Baca Juga  Sempat Mangkrak, Alun-alun Cibinong Bakal Dilanjutkan Pakai Duit Pusat

“Kalau belum ditindaklanjuti maka APH yang turun tangan,” kata Usep.

Sebelumnya, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti temuan dari BPK. Terlebih Pemkab Bogor diberi waktu 60 hari untuk menyesaikan temuan BPK tersebut.

“Masing-masing langsung menindaklanjuti temuan itu. Dari temuan BPK ini ada yang sifatnya administratif, ada juga yang kekurangan pekerjaan sehingga kelebihan pembayaran. Dan itu harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas,” kata Iwan.

Iwan juga menegaskan jika temuan tersebut bukan kesalahan mutlak dari dinas. Sebab dari setiap pekerjaan yang ada di Kabupaten Bogor kerap menggandeng pihak ketiga atau konsultan pengawas. Iwan juga merasa terheran, meski adanya konsultan pengawas namun sejumlah pekerjaan kerap menjadi temuan BPK. (mam)

Baca Juga  Fix... Ini Dia Tiga Calon Kades Cipelang

Leave a Reply

Your email address will not be published.