Ade Yasin Menangis Minta Keadilan

by -
SIDANG: Ade Yasin hadir secara daring dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung saat persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

“Semuanya klir, tak ada perintah. Mengapa saya dituntut bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak saya lakukan?” Pernyataan itu disampaikan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

ADE Yasin yang hadir se­cara daring dari Rumah Ta­hanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Bandung tak kuasa menahan air matanya saat menyampaikan nota pembe­laannya di depan majelis ha­kim.

Lima bulan sudah Ade Yasin mendekam di tahanan akibat kasus suap oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dialamatkan kepadanya.

Suasana sidang terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jabar, berlangsung haru.

Ade Yasin membacakan nota pembelaannya sambil terisak. Suaranya terbata-bata menahan air mata yang ia coba singkirkan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hera Kar­tiningsih, terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin meminta keadilan ditegakkan.

“Semuanya klir, tak ada perin­tah, tak ada instruksi, dan tak ada pengondisian dari saya. Jika keadilan sudah terbuka lebar, mengapa saya dituntut bertanggung jawab atas per­buatan yang tidak saya laku­kan?” ungkap Ade Yasin sam­bil menangis.

Ia meyakini majelis hakim akan objektif dalam membe­rikan putusan. Sebab, 39 saksi yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) dan dua saksi ahli memberi keterangan di persidangan bahwa Ade Yasin tak terlibat.

Terdakwa lainnya bahkan mengaku tidak mendapat perintah dari Ade Yasin dalam melakukan dugaan suap.

“Jika melihat fakta persi­dangan, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa saya terlibat dalam perbuatan tersebut. Lalu di mana letak kesalahan saya?” ujarnya.

Atas dasar itu, Ade Yasin meminta hakim agar mem­bebaskan dirinya dari segala macam tuduhan, dakwaan, dan tuntutan.

Baca Juga  Tiap Desa Punya Tempat Wisata

“Demi Allah, saya tidak me­nyimpan niat lain, kecuali hanya ingin meminta keadilan bahwa saya tidak pernah mela­kukan perbuatan yang didak­wakan kepada saya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Ade Yasin.

Ia juga kembali menceritakan awal penjemputannya di rumah dinas oleh petugas KPK jelang santap sahur, empat hari sebe­lum Idul Fitri 1443 Hijriah, yang kemudian diumumkan sebagai peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Saat itu, Ade Yasin dida­tangi beberapa orang yang mengaku dari KPK. Kemu­dian ia diminta memberi ke­terangan di kantor KPK atas ditangkapnya beberapa pe­gawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor karena di­duga memberi suap kepada auditor BPK.

“Setelah berdiskusi dengan dandim dan kapolres Bogor, saya diminta mengikuti arahan tersebut. Toh saya hanya akan dimintai keterangan saja. Tapi, setelah beberapa jam saya berada di gedung KPK, muncul pemberitaan meny­udutkan, Ade Yasin tertangkap OTT oleh KPK bersama pe­gawai pemda dan BPK,” be­bernya.

Kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar, me­minta majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih membebaskan kliennya dari tahanan karena terbukti tak bersalah dalam dugaan suap auditor BPK.

“Membebaskan terdakwa Ade Yasin dari seluruh dak­waan, membebaskan dari dalam tahanan, memulihkan harkat martabat, dan nama baik terdakwa dalam keadaan semula, membebankan biaya perkara kepada negara,” kata Dinalara saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/9).

Dinalara juga meminta ha­kim memerintahkan KPK agar mengembalikan barang buk­ti kepada kliennya berupa ponsel dan satu buah amplop berisi uang dengan nilai total USD 2.770.

Menurutnya, tim penasihat hukum Ade Yasin dengan te­gas akan melakukan upaya hukum lainnya jika hakim memutuskan kliennya bersa­lah meski hanya dengan men­jatuhkan hukuman kurungan satu hari.

Baca Juga  Sudah Dilonggarkan, Masih Banyak Restoran Di Kota Bogor Langgar Protokol Kesehatan

“Terdakwa dituntut satu hari pun, kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum. Karena terdakwa tidak bersalah dan terdakwa buk­anlah pelaku tindak pidana korupsi tersebut,” tegasnya.

Ia menyebut Ade Yasin merupakan korban konspi­rasi dari pihak yang diduga memiliki kepentingan hukum, dengan cara menarik-narik keterlibatan kliennya terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa lainnya, yakni pe­gawai Pemkab Bogor.

Hal itu ia buktikan dengan tidak adanya uraian jaksa KPK yang menyebutkan Ade Yasin tertangkap berdasarkan OTT.

“Karena memang faktanya terdakwa dibawa untuk di­mintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan yang dilakukan kepada terdakwa tertanggal 27 April 2022 dini­hari pukul 03:00 WIB di ke­diamannya hanya untuk di­mintai keterangan,” ucap Dinalara.

Ia menyebut ketidakterliba­tan Ade Yasin dalam dugaan suap auditor BPK juga telah dibuktikan keterangan pulu­han saksi yang dihadirkan jaksa KPK selama persidangan.

Ade Yasin terbukti tidak mem­beri arahan kepada terdakwa Ihsan Ayatullah yang merupa­kan Kasubid Kasda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk melakukan du­gaan suap kepada auditor BPK RI perwakilan Jabar.

“Tidak ada satu saksi pun yang menerangkan dengan tegas bahwa terdakwa mem­berikan arahan kepada Ihsan Ayatullah untuk melakukan pengondisian dalam peme­riksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Dinalara, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan dakwaan JPU terhadap ter­dakwa. Sehingga, ia menilai jaksa KPK tidak memiliki ke­kuatan pembuktian terhadap dakwaannya.

Di samping itu, dosen fakul­tas hukum di Universitas Pa­kuan itu juga menilai tuntutan jaksa KPK mencabut hak po­litik Ade Yasin selama lima tahun justru melanggar Un­dang-Undang, yakni Pasal 35 KUHP.

Baca Juga  Boleh Ngabuburit di Bogor, Asalkan..

Pasalnya, dalam hal hukuman tambahan bisa dilakukan se­panjang hukuman tersebut diatur dalam pasal utama yang didakwakan.

“Nah, dalam pasal nomor lima Undang-Undang Tipikor, tidak diatur poin pidana tam­bahan. Jadi kalau nekat ada pidana tambahan, berarti tidak ada dasar dan justru melanggar undang-undang,” terang Dinalara.

Dinalara juga menilai tidak adanya tanggapan atau replik atas nota pembelaan kliennya dari jaksa KPK menandakan perkara dugaan suap auditor BPK itu sudah terang bende­rang dengan tanpa keterliba­tan Ade Yasin.

“Kalau JPU tidak bikin replik itu memang haknya dia (jaksa, red). Tapi menurut kami juga sih buat apa lagi membuat re­plik, toh sudah terang benderang kami bukakan semua di dalam pembelaan,” kata Dinalara.

Meski begitu, ia menghor­mati tuntutan jaksa yang di­bacakan pada persidangan Senin (12/9).

Ia optimistis majelis hakim objektif dalam membuat pu­tusan yang akan dibacakan pada Jumat (23/9) mendatang.

“Kita hormati keputusan JPU yang tidak membuat replik. Dengan tidak adanya replik, otomatis kami penasihat hu­kum tidak akan membuat duplik,” imbuhnya.

Pada persidangan sebelum­nya, jaksa KPK menuntut hakim agar menjatuhkan hu­kuman tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta dan subsider enam bulan kurung­an kepada Ade Yasin. Kemu­dian memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun.

“(Menuntut, red) Hukuman tiga tahun untuk Ade Yasin. Lalu denda Rp100 juta dan subsider enam bulan,” kata Jaksa KPK Rony Yusuf. (ryn/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *