Akibat Minim Sekolah Negeri, Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Sulit Naik

by -
Ilustrasi

METROPOLITAN.id – Persoalan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Minimnya keberadaan sekolah negeri diduga kuat menjadi penyebab lambatnya peningkatan angka RLS di Kabupaten Bogor. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo.

“Kalau kita lihat, jumlah SMP Negeri itu sangat kurang. Maka tidak heran angka lama sekolah rendah, kita kalah jauh dengan daerah lain,” kata Teguh.

RLS di Kabupaten Bogor sendiri saat ini berada di angka 8,31 tahun. Angka tersebut masih di bawah skala nasional yakni 8,54 tahun. Teguh menilai jika kurangnya jumlah sekolah negeri itu menjadi hal yang memberatkan bagi para orang tua siswa yang berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu.

Baca Juga  Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Sabet Gelar Juara Dunia Kedua

Akibatnya, tak sedikit orang tua siswa harus putar otak, mencari tambahan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya jika tidak diterima di sekolah negeri.

“Kalau orang-orang perumahan mungkin aman ya, bisa menyekolahkan anaknya ke swasta. Nah kalau orang yang di perkampungan, itu agak prihatin. Maka harus diberikan akses untuk mereka,” paparnya.

“Ini menunjukan bahwa pemerintah belum menyediakan sekolah yang layak sampai ke kampung-kampung, walaupun anggaran pendidikan kita juga tinggi, sudah di atas 26 persen. Namun itu total, untuk meubeler, membangun RKB (ruang kelas baru) dan paling besar di seputar gaji pengajar,” sambung Teguh.

Meski begitu, Teguh juga mengakui pembangunan sekolah tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendala yang paling utama adalah ketersediaan lahan.

Baca Juga  Dewan Minta Pemkab Bogor Tunda Pekerjaan Infrastruktur saat Pandemi

Bahkan dia menyarankan agar Pemkab Bogor dapat memanfaatkan dan memaksimalkan lahan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) dari para pengembang untuk pembangunan sekolah.

“Untuk itu BPKAD (Badan Pengelola Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan instansi terkait -harus duduk bersama membahas sarana tersebut,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *