Anggota DPR RI Dorong Hakim Berani Tetapkan Vonis Bebas buat Ade Yasin

by -

METROPOLITAN.id – Kasus dugaan suap auditor BPK yang menyeret nama Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, menarik perhatian Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendorong majelis hakim persidangan terdakwa Ade Yasin agar berani memberikan vonis bebas jika memang tak terbukti bersalah.

“Kalau memang alat bukti fakta-fakta persidangannya tidak mendukung untuk dijatuhi vonis pidana penjara ya harapan kami tentu majelis hakim bukan hanya punya keberanian, tapi mempunyai sifat adil untuk kemudian membebaskan,” katanya, Rabu (21/9).

Asrul mengaku terus mengikuti persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Ia menilai bahwa majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih sudah cukup objektif selama persidangan.

Baca Juga  Pohon Tumbang Cibungbulang Langsung Ditebang

“Sejauh ini kami ikuti dalam persidangan majelis hakim cukup fair, memberikan kesempatan baik kepada tim jaksa penuntut umum, tim penasehat hukum, serta Bu Ade sendiri selaku terdakwa,” katanya.

Meski begitu Asrul mengaku siap menerima apapun yang menjadi putusan dari majelis hakim.

“Tentu kami berharap Bu Ade Yasin bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, saya kira itu harapan kami. Tetapi kami harus menghormati apapun yang diputuskan oleh majelis hakim,” ujar Arsul.

Diketahui, majelis hakim akan membacakan vonis kepada terdakwa Ade Yasin pada sidang putusan di PN Tipikor Bandung, Jumat (23/9).

Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara ButarButar meyakini majelis hakim akan objektif dalam memberikan putusan.

Baca Juga  Warga Bolak-balik Nanya Bantuan

Sebab tiga terdakwa pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun sudah mengaku dalam persidangan bahwa tidak mendapat perintah dari Ade Yasin sebagai bupati dalam melakukan dugaan suap.

Tim penasehat hukum Ade Yasin dengan tegas akan melakukan upaya hukum lainnya jika hakim memutuskan kliennya bersalah, meski hanya dengan menjatuhkan hukuman kurungan satu hari.

“Terdakwa dituntut satu hari pun kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum, karena terdakwa tidak bersalah, dan terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana korupsi,” kata Dinalara yang merupakan Direktur LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP).

Selama persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki jaksa untuk membuktikan keterlibatan Ade Yasin.

Baca Juga  Jalur Puncak Dibuka Khusus Mobil dan Motor

Sebab, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun dijemput di kediaman untuk dimintai keterangan atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor.

“Karena memang faktanya terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan yang dilakukan kepada terdakwa tertanggal 27 April 2022 dinihari pukul 03.00 WIB di kediamannya hanya untuk dimintai keterangan,” kata Dinalara. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.