BPJS Kesehatan Ingin Tingkatkan Layanan Program JKN, Bisa Laporkan Rumah Sakit ’Nakal’

by -

Program JKN tidak akan berlangsung dengan baik tanpa dukungan pemangku kepentingan terkait. Salah satunya rumah sakit. BPJS Kesehatan bersama rumah sakit memberikan layanan informasi dan penanganan pengaduan kepada peserta JKN. Layanan ini diberikan agar peserta JKN mudah untuk mendapatkan informasi ataupun menyampaikan aduan saat di rumah sakit.

KEPALA BPJS Kesehatan cabang Bogor, Fahrurozi, me­nyampaikan bahwa kanal layanan pemberian infor­masi dan penanganan peng­aduan di rumah sakit ini sudah ada sejak 2018. Pada kanal tersebut ditempatkan petugas yang merupakan petugas BPJS Kesehatan dan petugas rumah sakit.

Ia berharap dengan adanya kanal loket pemberian infor­masi dan penanganan peng­aduan ini dapat memudahkan peserta yang bingung dengan layanan dan prosedur JKN di rumah sakit. Bahkan, peserta JKN juga dapat mengadukan pelayanan yang diterima jika dirasa tidak sesuai.

“Adanya kanal ini memuda­hkan peserta JKN mengakses informasi dan menyampaikan aduannya terkait layanan JKN di rumah sakit. Untuk mem­berikan layanan terbaik, kita mengadakan pertemuan melalui engagement serta monitoring dan evaluasi PIPP rumah sakit Kota Bogor,” ujar­nya.

Baca Juga  BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pegawai

Dengan digelarnya kegiatan ini, ia berharap bisa membe­rikan pembekalan kepada petugas rumah sakit tentang peraturan-peraturan dan pro­sedur layanan Program JKN.

Salah seorang petugas pem­beri informasi dan penanga­nan pengaduan rumah sakit, Yustina Amali, menyampaikan, kegiatan ini sangat penting untuk menambah pengeta­huan kepada seluruh petugas rumah sakit dalam membe­rikan informasi maupun me­nerima pengaduan yang disampaikan peserta JKN.

“Saya sebagai petugas rumah sakit didampingi petugas BPJS Kesehatan yang berkeliling. Untuk memberikan infor­masi dan jawaban yang tepat, perlu adanya pembekalan tentang Program JKN, baik peraturan maupun prosedur layanan terbaru. Saya menga­presiasi kegiatan yang digelar BPJS Kesehatan, karena dapat menambah pengetahuan kita sebagai pemberi layanan,” bebernya.

BPJS Kesehatan sendiri un­tuk memastikan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN telah diberikan dengan baik serta berkualitas, maka setiap in­formasi dan penanganan pengaduan peserta JKN di­catat dalam aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP). Yakni, se­buah kanal di mana infor­masi yang disampaikan ke­pada peserta dan penanganan pengaduan yang dilakukan diintegrasikan dalam sebuah sistem, sehingga terdokumen­tasikan dengan baik.

Baca Juga  Pasien BPJS Tersandera Seminggu Karena Nunggak

Sementara itu, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan menegakkan kepatuhan Program JKN mengadakan koordinasi un­tuk memastikan seluruh pe­kerja di Kota Bogor sudah mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Forum koordi­nasi ini dilaksanakan secara rutin untuk mengevaluasi kegiatan penegakan kepa­tuan Program JKN yang telah dilaksanakan secara bersama.

Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Gegana Wisnu, mewakili kepala Ke­jaksaan Negeri Kota Bogor yang merupakan ketua Forum Koordinasi menjelaskan, ke­giatan ini untuk mengukur seberapa efektif kegiatan yang telah dilakukan seluruh ang­gota Forum Koordinasi me­negakkan kepatuhan Program JKN.

Kejaksaan Negeri Kota Bogor sendiri memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan Program JKN dan bertindak tidak untuk menghukum ba­dan usaha yang menunggak. Melainkan sebagai bentuk perlindungan atas akses ja­minan kesehatan melalui kepesertaan aktif bagi setiap pekerja yang telah didaftarkan pemberi kerja, berdasarkan surat kuasa khusus yang di­berikan BPJS Kesehatan Kota Bogor.

Baca Juga  Flyover RE Martadinata Jadi Prioritas

“Evaluasi dari tindak lanjut Forum Koordinasi perlu dila­kukan agar kita dapat melihat seberapa efektif pemeriksaan yang telah kita lakukan. Kita hanya ingin memberikan ke­tertiban dan kepastian, bukan ingin menghukum pemberi kerja. Kita ingin para pekerja, khususnya di Kota Bogor, mendapatkan jaminan sosial kesehatan ini,” papar Rangga dalam Forum Koordinasi, Jumat (23/9).

Hal serupa disampaikan Kepala BPJS Kesehatan cabang Kota Bogor, Fahrurozi. Men­urutnya, penegakan kepatu­han ini untuk menjamin hak para pekerja mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

Fahrurozi memaparkan, hasil dari pemeriksaan kepa­tuhan yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Khu­sus (SKK) dari BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Negeri Bogor, telah memanggil 30 badan usaha dan 10 badan usaha.

“Kita berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepatu­han pemberi kerja untuk mendaftarkan dan membay­arkan iuran jaminan sosial kesehatan pekerjanya, se­hingga capaian tahun ini bisa terealisasi,” tutup Fahru­rozi. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *