Dishub Bogor Matangkan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Listrik buat Wali Kota

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mematangkan rencana ngaspalnya berbasis kendaraan listrik di Kota Bogor. Diantaranya pengadaan bus hingga mobil dinas berbasis listrik.

Namun rencana tersebut tidak akan terlaksana pada tahun ini. Sebab, terkendala proses penganggaran. Sehingga paling cepat, rencana pengadaan kendaraan listrik baru terealisasi pada 2023.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo, pengadaan kendaraan listrik di Kota Bogor sebagai langkah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kendaraan berbasis listrik.

Termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan berbasis listrik.

Pihaknya pun menyiapkan berbagai rencana agar Kota Bogor siap dalam menerapkan inpres tersebut.

Baca Juga  Dian Ditemukan Tewas di Sungai Jaga Tamu Saat Hendak Memancing

Salah satunya pengadaan bus listrik, yang mulai dikomunikasikan dan dipetakan bersama Perumda Transportasi Pakuan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Kita sudah koordinasikan. Kami jembatani Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dengan pihak ketiga, di mana satu bus milik PTP akan diubah menjadi bus listrik,” katanya kepada Metropolitan.id, Rabu (21/9).

Awalnya, pihaknya sudah berencana membeli bus listrik pada APBD Perubahan 2022. Sayangnya, proses administrasi dan waktu pengadaan disebut tidak mencukupi.

“Saya minta itu harus e-katalog prosesnya. Kita nggak berani (kalau tidak e-katalog) karena mahal ya, satu unit itu sekitar Rp3,3 sampai Rp3,6 miliar,” tandasnya.

“Cuma waktunya nggak mungkin karena saat mulai pesan, makan waktu sampai 26 minggu. Padahal (anggaran) perubahan itu maksimal 8 pekan sampai November. Jadi tahun ini kita breakdown dulu,” imbuh Danjen, sapaan karibnya.

Baca Juga  Wow...Barcelona Cetak 6 Gol ke Gawang PSG

Selain bus listrik, Kota Bogor juga berencana mengadakan kendaraan dinas listrik. Baik untuk operasional Dishub, hingga mobil dinas untuk wali kota, wakil wali kota hingga Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau kami paling untuk kendaraan patroli. Nah untuk mobil dinas pimpinan, itu ada di Bagian Umum Setda. Untuk pak wali, pak wakil (wali kota) atau sekda. Kita sudah nyari-nyari, misalnya Hyundai, tapi kalau nggak ada e-katalog-nya ya kita nggak berani. Kita mau lewat e-katalog, kalau tersedia, ya kita bisa beli satu atau dua mobil. Yang jelas rencana itu sudah kita siapkan,” tutup Danjen. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.