Dishub Bogor Matangkan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Listrik

by -
EKO PRABOWO Kepala Dishub Kota Bogor

METROPOLITAN – Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor me­matangkan rencana ngaspal­nya berbasis kendaraan listrik di Kota Bogor. Di antaranya, pengadaan bus hingga mobil dinas berbasis listrik.

Namun, rencana tersebut tidak akan terlaksana pada tahun ini. Sebab, terkendala proses penganggaran. Se­hingga, paling cepat rencana pengadaan kendaraan listrik baru terealisasi pada 2023.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, peng­adaan kendaraan listrik di Kota Bogor sebagai langkah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kendaraan berbasis listrik. Termasuk Peraturan Menteri Perhu­bungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang ken­daraan berbasis listrik.

Pihaknya pun menyiapkan berbagai rencana agar Kota Bogor siap dalam menerap­kan inpres tersebut. Salah satunya pengadaan bus list­rik, yang mulai dikomunika­sikan dan dipetakan bersama Perumda Transportasi Pa­kuan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.

Baca Juga  Mudah Bergaul dan Selalu Bersyukur

“Kita sudah koordinasikan. Kami jembatani Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dengan pihak ketiga, dimana satu bus milik PTP akan diu­bah menjadi bus listrik,” ka­tanya.

Awalnya, pihaknya sudah berencana membeli bus list­rik pada Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. Sayangnya, proses adminis­trasi dan waktu pengadaan disebut tidak mencukupi.

“Saya minta itu harus e-katalog prosesnya. Kita nggak berani (kalau tidak e-katalog, red) karena mahal ya. Satu unit itu sekitar Rp3,3 sampai Rp3,6 miliar,” jelasnya.

“Cuma waktunya nggak mungkin. Karena saat mulai pesan, makan waktu sampai 26 minggu. Padahal (angga­ran, red) perubahan itu mak­simal delapan pekan sampai November. Jadi tahun ini kita breakdown dulu,” imbuh Danjen, sapaan karibnya.

Baca Juga  Dishub Kota Bogor Gelar Sosialisasi Pra-Operasional Transpakuan BTS

Selain bus listrik, Kota Bo­gor juga berencana menga­dakan kendaraan dinas list­rik. Baik untuk operasional Dishub, mobil dinas untuk wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah (sekda).

“Kalau kami paling untuk kendaraan patroli. Nah, un­tuk mobil dinas pimpinan, itu ada di bagian umum setda. Untuk pak wali, pak wakil (wali kota), atau sekda, kita sudah nyari-nyari. Mis­alnya Hyundai. Tapi kalau nggak ada e-katalog-nya ya kita nggak berani. Kita mau lewat e-katalog. Kalau terse­dia, ya kita bisa beli satu atau dua mobil. Yang jelas ren­cana itu sudah kita siapkan,” tutup Danjen. (ryn/eka/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *