Duit Dana BOS di Kota Bogor Dikorupsi Rp985 Juta, Akhirnya Balik ke Negara

by -
APRESIASI: Asda Pemprov Jawa Barat, Dewi Sartika, mengapresiasi langkah Kejari Kota Bogor yang telah mengembalikan uang kasus korupsi dana BOS SD di Kota Bogor.

Kepala Asisten Daerah (Asda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dewi Sartika, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor yang telah mengembalikan barang bukti (barbuk) uang kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD di Kota Bogor.

DARI kasus rasuah yang terungkap pada 2020 itu, ba­rang bukti kerugian negara yang diserahkan jumlahnya hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp985.485.200. ”Ini perkara yang harus diapresiasi. Mulai dari penuntutan hingga Ma­hkamah Agung (MA) dan akhirnya dikembalikan ke kas negara,” terangnya kepada awak media, Kamis (1/9).

Menurutnya, upaya tersebut mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan responsi­vitas pengelolaan keuangan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan yang te­lah memiliki kekuatan hukum tetap. Apalagi, ini pertama kali adanya pengembalian uang hasil kasus yang dite­rima kas keuangan Pemprov Jabar. ”Dan jadi pembelajaran. Semoga dengan adanya mo­del seperti ini semakin baik,” ujarnya.

Menurutnya, tujuh tersang­ka sudah menjalani hukuman setelah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tipikor (PN) Bandung dan telah melalui proses dari persidangan hing­ga Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga  Dana BOS untuk si Kaya dan si Miskin

Dewi menuturkan, tiga ter­pidana yang terjerat kasus dana BOS SD di Kota Bogor ini dikelola K3S pada 2017, 2018 dan 2019. Dengan jum­lah keseluruhan uang yang dikorupsi mencapai Rp12,3 miliar.

Setelah diproses dari mulai Kejari Kota Bogor hingga Pengadilan Negeri (PN) Tipi­kor Bandung dan MA di ting­kat kasasi, Kejari Kota Bogor sebagai pihak yang menyim­pan barang bukti sebesar Rp985.485.200 itu mengem­balikannya ke kas keuangan Pemprov Jabar.

“Dana BOS itu dulu memang dikelola Pemprov Jabar. Se­dangkan tahun ini dana BOS dikelola pemkab dan pemkot di daerah masing-masing,” ujar Dewi.

Sebagai tindak lanjut dari pengembalian barang bukti tersebut, pihaknya segera melapor ke Kementerian Pen­didikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendik­budristek).

Baca Juga  Kota Bogor Bakal Buka PPDB SMP Negeri, 5.600 Kursi Siap Direbutkan

“Kita mengapresiasi langkah yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang se­gera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk agenda hari ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Ke­jari Kota Bogor, Sekti Anggra­eni, mengatakan, pengemba­lian barang bukti itu sebagai konsekuensi hukum, karena perkara tersebut telah memi­liki kekuatan hukum tetap alias inkrach.

“Kita menyerahkan sehu­bungan dengan eksekusi atau pelaksanaan Putusan Mah­kamah Agung Nomor: 924K/ Pid.Sus/2022 tanggal 24 Fe­bruari 2022 jo Putusan Peng­adilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 9/TIPIKOR/2021/ PT.BDG tanggal 3 Agustus 2021 atas nama tiga terpidana, ya­kni Gunarto, H. Basor dan Dedi mantan PNS Guru dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor,” ujarnya.

Ia memaparkan, barang bukti sudah digunakan pada persidangan dan MA telah mengeluarkan keputusan yang salah satunya memerintahkan kepada penuntut umum un­tuk memasukkan uang barang bukti kepada kas negara.

Baca Juga  Bima Sorot Gizi Buruk di Dua Kecamatan

”Keuangan kerugian ne­gara yang disetorkan kepada kas negara sebesar Rp985 juta, yaitu ke kas Pemprov Jawa Barat, melalui rekening umum kas Pemprov Jabar,” katanya.

Dana tersebut, sambung dia, harus dimanfaatkan dengan optimal dan ini merupakan hasil kejelian dan kecermatan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempelajari dan mengkaji pada proses di per­sidangan. Untuk barang bukti dituntut dikembalikan kepada Pemprov Jabar dan akhirnya dikabulkan MA.

“Barang bukti ini baru yang pertama kali dikembalikan ke kas keuangan Pemprov Jabar. Walaupun kerugian negara dari kasus dana BOS ini sekitar Rp12 miliar lebih, yang terse­lamatkan hanya Rp985 juta,” tutup Sekti. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *