Fakta Persidangan Lebih Kuat dari BAP, Dukungan Ade Yasin Divonis Bebas Menguat

by -

Jumat (23/9), Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin akan menjalani sidang vonis atas kasus yang melilitnya. Jelang putusan majelis hakim, dukungan mengalir kepadanya agar bisa divonis bebas atas perkara suap oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KASUS dugaan suap auditor BPK yang me­nyeret nama Ade Yasin, menarik perhatian anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Asrul Sani.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendorong majelis hakim persidangan terdakwa Ade Yasin berani memberi vonis bebas jika memang tak ter­bukti bersalah.

“Kalau memang alat bukti fakta-fakta persidangannya tidak mendukung untuk di­jatuhi vonis pidana penjara, ya harapan kami tentu maje­lis hakim bukan hanya punya keberanian, tapi mempunyai sifat adil untuk kemudian membebaskan,” katanya, Rabu (21/9).

Asrul mengaku terus mengik­uti persidangan yang berlangs­ung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipi­kor) Bandung, Jawa Barat (Jabar). Ia menilai majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih sudah cukup objektif selama persidangan.

“Sejauh ini kami ikuti, dalam persidangan, majelis hakim cukup fair. Memberikan ke­sempatan baik kepada tim jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum, serta Bu Ade sendiri selaku terdakwa,” ujarnya.

Meski begitu, Asrul menga­ku siap menerima apa pun yang menjadi putusan maje­lis hakim.

“Tentu kami berharap Bu Ade Yasin bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Saya kira itu harapan kami. Tetapi kami harus menghormati apa pun yang diputuskan majelis ha­kim,” tegas Arsul.

Diketahui, majelis hakim akan membacakan vonis ke­pada terdakwa Ade Yasin pada sidang putusan di PN Tipikor Bandung, Jumat (23/9).

Selama persidangan, tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki jaksa untuk membuk­tikan keterlibatan Ade Yasin.

Sebab, Ade Yasin tidak ter­jaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun dijemput di kediamannya untuk dimintai keterangan atas penangkapan beberapa pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar, meya­kini majelis hakim akan ob­jektif dalam memberikan putusan. Sebab, tiga terdakwa pegawai Pemkab Bogor pun sudah mengaku dalam per­sidangan bahwa tidak menda­pat perintah dari Ade Yasin, sebagai bupati, dalam mela­kukan dugaan suap.

Baca Juga  Warga Bogor Tak Percaya Bupatinya Ditangkap KPK

Tim penasihat hukum Ade Yasin dengan tegas akan mela­kukan upaya hukum lainnya jika hakim memutuskan klien­nya bersalah, meski hanya dengan menjatuhkan hukuman kurungan satu hari.

“Terdakwa dituntut satu hari pun kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum. Karena terdakwa tidak bersalah dan terdakwa buk­anlah pelaku tindak pidana korupsi,” kata Dinalara yang juga Direktur Lembaga Ban­tuan Hukum (LBH) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP).

Ia pun menjelaskan bahwa saat kliennya dijemput Ko­misi Pemberantasan Korup­si (KPK) di rumahnya, ter­dakwa hanya dimintai kete­rangan.

“Karena memang faktanya terdakwa dibawa untuk di­mintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan yang dilakukan kepada terdakwa tertanggal 27 April 2022 dini hari pukul 03:00 WIB di ke­diamannya hanya untuk di­mintai keterangan,” kata Di­nalara.

Kasus dugaan suap BPK yang menyeret Ade Yasin itu pun menarik perhatian khalayak. Salah satunya pakar hukum Universitas Pakuan Asmak Ul Hosnah.

Dalam kasus Ade Yasin, ia menilai majelis hakim tidak bisa mengabaikan fakta per­sidangan dalam memberikan vonis.

Asmak menilai majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih sebaiknya tidak mengesam­pingkan keterangan puluhan saksi selama belasan kali per­sidangan di PN Tipikor Bandung.

“BAP (Berita Acara Peme­riksaan, red) bisa dicabut. Sementara fakta-fakta persi­dangan, itulah yang riil. Fak­ta di persidangan itu tidak bisa dicabut kembali, dan intinya lebih kuat keterangan-keterangan di persidangan ketimbang BAP,” katanya saat ditemui di kampus Universi­tas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Sebab, menurut dekan fa­kultas hukum Universitas Pakuan itu, tuntutan yang dibuat jaksa KPK untuk ter­dakwa Ade Yasin tetap ber­landaskan pada BAP para saksi dan terdakwa lain.

Keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan jaksa bahkan tidak disertakan dalam ma­teri tuntutan.

“Seperti jaksa yang tidak menggunakan saksi ahlinya dalam tuntutannya. Itu juga patut dipertanyakan, kenapa?” ujar Asmak.

Baginya, majelis hakim da­lam memberikan vonis juga harus meneliti dari segala aspek. Mulai dari barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan lain-lain. Sebab, berkaitan dengan upaya penegakan hukum.

Baca Juga  Berprestasi meski Memiliki Keterbatasan

“Karena, lebih baik mem­bebaskan seribu orang dari­pada memidana satu orang yang tidak bersalah,” tegasnya.

Asmak juga menyoroti pasal yang digunakan jaksa dalam menuntut terdakwa Ade Yasin. Yakni, Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pi­dana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Kalau itu memang tidak terbukti tetapi tetap dipaksa­kan jaksa, dan kemudian jaksa menuntut tiga tahun untuk perbuatan penyuapan, itu saya rasa ada keraguan di sana,” paparnya.

Mengulas pernyataan ter­dakwa Ihsan Ayatullah dalam keterangannya saat sidang, diketahui bahwa Ihsan men­catut nama Ade Yasin saat meminta sejumlah uang ke­pada pejabat perangkat dae­rah untuk diberikan kepada auditor BPK.

Seperti yang diperdengarkan jaksa melalui rekaman sada­pan ketika Ihsan meminta uang kepada terdakwa Mau­lana Adam.

Saat itu Ihsan meminta ke­pada Adam agar menggenap­kan uang yang semula Rp70 juta menjadi Rp100 juta, se­olah-olah atas perintah bu­pati.

“Biar Maulana Adam ikut (percaya, red) dengan saya, jadi saya sebut nama ibu. Awalnya Hendra (terdakwa lain, auditor BPK, red) me­nyebutkannya Rp70 juta, ke­mudian meminta Rp100 juta, dibulatin,” kata Ihsan saat memberi keterangan di peng­adilan pada Senin (5/9).

Ihsan menyebut pengumpu­lan uang itu lantaran ada per­mintaan dari auditor BPK bernama Hendra Nur Rahma­tullah Kartiwa, dengan alasan untuk biaya sekolah Agus Kho­tib yang saat itu menjabat Ke­pala BPK Republik Indonesia (RI) perwakilan Jabar.

Salah seorang saksi yang dihadirkan jaksa KPK, Kasub­bag Keuangan Kecamatan Cibinong Mujiyono, mengung­kapkan bahwa oknum auditor BPK kerap meminta sejumlah uang kepada pegawai di Pem­kab Bogor.

Mujiyono mengaku sempat dimintai uang oleh auditor BPK bernama Gerry Ginajar Trie Rahmatullah, yang kini berstatus terdakwa.

Ia menuturkan, Gerry me­minta uang senilai Rp900 juta, yang merupakan asum­si sepuluh persen dari nilai pagu pekerjaan infrastruktur di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Cibinong.

Baca Juga  Bupati Bogor: Relokasi dan Uang Kerahiman Warga Naringgul Bukan Tanggung Jawab Pemkab

“Setelah permintaan Gerry, saya melaporkan ke camat. Kemudian camat memanggil lurah. Kemudian saya sam­paikan ada permintaan dari BPK, sepuluh persen dari infrastruktur,” ujarnya saat memberi keterangan di peng­adilan pada Senin (15/8).

Atas dasar itu pula, du­kungan agar Ade Yasin bebas menguat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ka­bupaten Bogor sempat meng­gelar doa bersama atau is­tigasah serentak, mulai dari MUI tingkat kecamatan, sejak Jumat (16/9).

Doa bersama dilakukan em­pat hari berturut-turut, jelang sidang pledoi Ade Yasin di PN Tipikor Bandung, Senin (19/9).

Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji menyebut istigasah yang digelar seren­tak merupakan bentuk du­kungan para ulama untuk proses hukum Ade Yasin.

Ia meyakini Ade Yasin tak bersalah dalam perkara du­gaan suap auditor BPK. Sebab, hampir semua saksi yang dihadirkan KPK di persi­dangan, keterangannya merujuk pada ketidakterliba­tan Ade Yasin.

”Ini upaya menembus pin­tu langit agar Teh Ade dibe­baskan dari jeratan kasus yang membawa namanya. Sebab, hampir semua saksi menyebut bahwa Teh Ade tidak terlibat dalam suap WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) itu,” kata Mukri, Minggu (18/9).

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor Irfan Awaludin alias Gus Irfan menerangkan istigasah se­rentak itu dilakukan di 40 kecamatan, dengan diikuti anggota MUI dari 416 desa.

”Acara istigasah diadakan di 40 kecamatan selama em­pat hari berturut-turut. Per hari sepuluh kecamatan meng­gelar doa bersama itu, mulai dari 16 hingga 19 September 2022,” jelas Gus Irfan.

Ia menuturkan, istigasah serentak itu merupakan ben­tuk kerinduan masyarakat terhadap sosok Ade Yasin. Sebab, tidak sedikit masy­arakat dari kalangan muda hingga orang tua turut me­ramaikan istigasah tersebut.

”Tak hanya pengurus MUI di kecamatan dan desa, tapi banyak juga masyarakat yang turut mendoakan Ibu Ade Yasin. Mulai dari siswa SMA hingga ibu dan bapak-bapak pengajian juga ikut mendoakan sosok pemimpin yang me­reka rindukan,” tandasnya. (ryn/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.