Fokus Masalah Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

by -
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto membuka acara diskusi dengan memberikan sambutan dan pemaparan capaian kinerja DPRD Kota Bogor

Metropolitan – Komisi IV DPRD Kota Bogor fokus pada 3 masalah mendasar yang sangat berkaitan dengan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketua Komisi IV DPRD, Karnain Asyhar mengungkapkan bahwa DPRD mendorong penyetaraan insentif nakes dengan ASN di dinas lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga yang tercover oleh bantuan pemerintah.

“Jika melihat visi dan misi dalam RPJMD, termaktub Misi Bogor Sehat, maka peran dan posisi nakes harus dihargai dengan memberikan insentif yang sepadan dengan kinerja dan pengorbanannya. Jangan sampai lebih kecil dari ASN di instansi lain. Kedua, masyarakat tidak mampu harus semakin banyak yang dicover melalui BPJS PBI, sehingga akses warga terhadap pelayanan kesehatan semakin besar,” ujar Karnain.

Isu penanganan fasilitas kesehatan untuk rakyat miskin juga dinilai masih kurang. Karnain menyebut persoalan ini masih berkutat pada tidak terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

“Kita mendorong agar Disdukcapil ini bisa membangun bank data yang lebih komprehensif untuk menetapkan kelompok masyarakat miskin yang nantinya bisa digunakan oleh Dinsos dan BPJS Kesehatan,” jelas Karnain.

Baca Juga  Langsung Praktik Jadi Pengusaha, Kurangi Pengangguran

Terakhir, untuk masalah pendidikan, Komisi IV menyoroti tentang belum meratanya sekolah dan belum banyaknya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.

“Hasil evaluasi PPDB perlu ditindaklanjuti dengan renstra pembangunan SMPN di wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Di sisi lain, dalam serapan kerja, lulusan SMK di Kota Bogor terbilang masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, padahal seharusnya pihak Dinas Tenga Kerja (Disnaker) Kota Bogor bisa menyalurkan para lulusan SMK ini ke instansi yang ada”, pungkas Karnain.

Bogor Siaga Bencana

Di akhir bincang santai tersebut, rekan-rekan wartawan menanyakan langkah-langkah apa yang penting dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota di akhir 2023.

Baca Juga  Asep Ajak Warga dan Guru Majukan Pendidikan di Sukamakmur

“DPRD Kota Bogor mendorong agar Pemkot Bogor untuk menyelesaikan program yang sudah tertuang didalam RPJMD. Mungkin akan ada beberapa target yang tidak terpenuhi, namun harus disisir target dan rencana strategis yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat”, jelas Atang.

Alumni IPB ini juga mendorong agar Pemerintah siaga terhadap bencana di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Untuk itu, DPRD mendorong agar penganggaran BTT bisa dinaikkan sekaligus dipermudah proses pencairannya.

“DPRD saat ini tengah fokus mengawasi penanganan bencana di Kota Bogor. Kami sudah meminta data lengkap dari Pemkot Bogor terkait peta wilayah yang terdampak bencana dan sekaligus wilayah rawan bencana. Anggaran BTT harus memadai untuk antisipasi menyelesaikan dampak bencana. Birokrasi panjang penanganan dampak bencana harus dipotong”, jelas Atang.

Baca Juga  Kesadaran Warga terhadap Pendidikan Masih Rendah

Potensi bencana di Kota Bogor memang cukup besar akhir-akhir ini. Saat masa reses sidang kesatu ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan dan menyampaikan aspirasinya terkait penanganan bencana dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rusli memberikan contoh, saat sidak di lokasi longsor di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.

“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani. Kami akan koordinasikan dengan BPBD dan instansi terkait untuk tindak lanjutnya. Jika wilayah tersebit masuk dalam kewenangan Propinsi, kami juga akan tindaklanjuti koordinasi dengan Propinsi. Kita berharap bahwa warga yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan. Lokasi rawan bencana bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *