Fraksi PKS Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

by -

METROPOLITAN.id – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dianggap tindakan yang fatal karena akan akan berimbas pada semua lini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor, H Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan, saat ini pandemi belum usai dan sektor usaha masih tertatih untuk bangkit setelah banyak yang tumbang.

“Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini,” ujar Fikri, Selasa (6/9).

Fikri mengibaratkan, kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya.

Baca Juga  Ahli Ngemiks Warna Rambut Sesuai Keinginan Pelanggan

Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.

“Anggapan subsidi BBM sebagai sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Sebab, mayoritas masyarakat dalam kondisi rentan miskin.

Kenaikan tersebut diprediksi akan menimbulkan dampak kepada masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Baca Juga  Sarana Minim masih Jadi Momok Pelatnas

“Oleh karena itu dengan tegas, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut,” tegas Fikri.

Fikri meyakini ada langkah bijak yang bisa diambil tanpa harus menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. Pemerintah juga harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi.

“Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *