KPU Perkuat Sistem Keamanan Data Pemilih

by -
ILUSTRASI: KPU akan memperkuat sistem keamanan data pemilih agar tak mudah di-hack dan bocor ke publik.

METROPOLITAN – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat sistem keama­nan data pemilih agar tak mudah di-hack dan bocor ke publik. Sebab, kerahasiaan data pemilih harus dijaga sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kita meminta ke KPU un­tuk selalu memperbaharui sistemnya (keamanan data pemilih, red),” kata Doli di gedung DPR, Kompleks Par­lemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Doli menjelaskan, proses digitalisasi dan elektronisasi tahapan Pemilu Serentak 2024 harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, internet di Indonesia belum memadai sampai ke pelosok-pelosok.

“Jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia, sangat bahaya. Oleh karena itu, memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiar­kan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi, bisa juga jadi mengganggu,” ungkapnya.

Baca Juga  Abu Bakar Ba'asyir belum bisa nyoblos

Menurut Doli, Komisi II DPR berencana menggelar agen­da khusus terkait digitalisasi dan keamanan data kepen­dudukan di KPU. Selain KPU, pihaknya juga akan mengun­dang pihak terkait, seperti BSSN, Kementerian Komin­fo dan Cyber Crime Polri.

“Mungkin dalam waktu de­kat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait. Misalnya, BSSN, Menkomin­fo, mungkin nanti kami ko­ordinasi dengan Komisi I. Kemudian Tim Cyber Polri, KPU, sehingga kejadian-ke­jadian seperti ini tidak teru­lang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini,” ujar Doli.

Senada dengan Doli, ang­gota Komisi II dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengaku khawatir dengan dugaan ke­bocoran 105 juta data pemilih dari KPU. Apalagi, kebocoran data ini menjadi kasus kebo­coran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Baca Juga  Lolos Verifikasi, PSI Kota Bogor Target 2 Kursi

Bjorka juga pernah merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang dik­laim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN)

“Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan, tetapi su­dah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pri­badi. Tentu kita merasa pri­hatin bagaimana data pri­badi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya,” ungkap Gus­pardi.

“Apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sen­sitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat len­gkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin hingga keterangan soal disabilitas,” sambungnya.

Baca Juga  SEPULUH HARI SUDAH 567 KASUS PELANGGARAN

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut terus berulangnya kebocoran data ini sangat mengkhawa­tirkan dan harus bisa dihen­tikan. Sebab, negara harus hadir melindungi warganya, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masy­arakat.

“Pemerintah harus serius menangani dan mengambil langkah konkret melindungi keamanan data pribadi milik masyarakat. Jika tidak, maka dikhawatirkan merusak ke­percayaan publik kepada pemerintah terhadap kea­manan data mereka,” pung­kasnya. (jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.