Minta Ada Perbaikan Segera, Ini Sikap PKS Soal Polemik BHPRD

by -

METROPOLITAN.id – Fraksi PKS Kabupaten Bogor menyoroti soal polemik Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang menjadi keberatan beberapa kepala desa.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor H. Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan, dalam penganggarannya, Pemerintah Desa menggunakan Perbup Nomor 59 sebagai acuan dalam membuat APBDes yang kemudian direvisi.

Baginya, jika memang ada kesalahan penghitungan di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, pemerintah harus melakukan upaya perbaikan sebagai solusi atas permasalahan ini.

“Perbup Nomor 59 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi Perbup No. 70 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun Anggaran 2022 dikeluhkan oleh para Kepala Desa. Oleh karenanya, kami meminta Plt Bupati selaku orang tua para kades untuk duduk bersama dengan para kades serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jangan sampai Plt. Bupati terkesan menghindar dan berlepas diri dari persoalan ini, ” kata Fikri, Kamis (29/9).

Baca Juga  Kampanye Gembira, PKS Konsisten Lakukan Flashmob

Selain itu, Fikri meminta Bappenda segera mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang. Sudah seharusnya perhitungan pendapatan daerah berbasis sistem digital sehingga akurat, transparan dan akuntabel.

“Karena Jika permasalahan ini diabaikan Plt Bupati, maka bukan tidak mungkin bagi kami untuk mendorong penggunaan hak angket,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan komitmen untuk memberikan BHPRD sesuai hak dan potensi di masing-masing desa. Sehingga, tidak ada desa yang merasa dirugikan.

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Gandi Putra S mengatakan, BHPRD bersumber dari 10 komponen pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Baca Juga  Mahasiswa Harvard Bongkar Rahasia Keterima Magang di Google, Apple & Facebook

Menurutnya, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa. Artinya, penerimaan BHPRD oleh desa sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi PBG di desa terkait.

“Sehingga penerimaan BPHRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya,” ujar Gandi, Selasa (27/9).

Gandi menjelaskan, BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target. Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional.

Baca Juga  BMKG Perkirakan Jabodetabek Berpotensi Hujan Disertai Petir

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BHPRD yang dibagikan tahun 2022 adalah yang tertinggi. Bappenda juga telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222.435.091.990. Artinya, meningkat sebesar Rp56.280.433.281 dibanding tahun 2021.

“Jadi ditetapkannya Perbup Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan.

“Setelah dievaluasi memang ada yang perlu dikoreksi. Pemda tetap berkomitmen pendistribusian BPHRD ini sesuai haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Ke depan, Bappenda juga bakal membuat aplikasi perhitungan BHPRD sehingga desa bisa mengakses dengan mudah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, desa juga diharapkan ikut aktif mengenal potensi pajak dan retribusi daerah. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *