Pemerintah Mulai Konsolidasikan Pembangunan Ekonomi Biru

by -
SEMINAR: Menteri KP saat menghadiri agenda FP2TPKI 2022 di Gedung Profesor Soedarto Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (20/9).

METROPOLITAN – Men­teri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono men­ghadiri Forum Pimpinan Per­guruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Se­minar Nasional ’Society 5.0 dan Ketahanan Bencana un­tuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan’ di Gedung Prof Soedarto Universitas Dipo­negoro, Selasa (20/9).

Dalam kesempatan itu, Trenggono mengonsolidasi­kan lima program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indo­nesia. Ia menilai hal tersebut penting dalam mengoptimal­kan pembangunan pesisir berkelanjutan guna mening­katkan kesejahteraan masy­arakat pesisir.

”Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan eko­nomi yang memanfaatkan laut,” ucap Trenggono dalam kete­rangan tertulis, Selasa (20/9).

Terkait hal itu, Trenggono menjelaskan KKP telah me­nyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru yang dapat menyeimbangkan ke­pentingan lingkungan dan ekonomi.

Baca Juga  Pengusaha Ritel Siapkan Strategi

Pertama, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030. Program tersebut memiliki fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan se­bagai tempat pemijahan ikan.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona yang ditetapkan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan overfishing sehing­ga stok ikan tetap terjaga dan terkelola dengan baik.

”Untuk membuat tata kelo­la laut menjadi legal, regula­ted and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperun­tukkan kepada nelayan tra­disional dan industri,” kata Trenggono.

Ketiga, lanjut Trenggono, peningkatan perikanan bu­didaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rum­put laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi.

Baca Juga  Hadirkan T-Bike, Daya Motor Gaet Telkomsel

Keempat, pemerintah mela­kukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya. Hal itu dilakukan guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik.

”Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. Pro­gram ini dilaksanakan mela­lui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan,” paparnya.

Untuk memastikan kebijakan itu terlaksana dengan baik, Trenggono mengatakan pi­haknya akan memantau im­plementasi program ekonomi biru menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas. Teknologi ini terkoneksi se­cara digital sehingga laut In­donesia akan termonitor dengan baik.

Baca Juga  Sepatu Rp35 Ribu Jadi Buruan Mahasiswa

Merespons hal tersebut, Rek­tor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama juga menyebut upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat kurang mam­pu yang berkecimpung di du­nia kelautan dan perikanan.

”Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara ber­tahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir,” ungkapnya. (dtk/eka/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.