Pergub 44 Atur Komite Sekolah dan Cegah Praktik Pungli

by -
PEMBUKAAN: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat membuka pelatihan vokasional 2022 di aula Sekoper Cinta, Kota Bandung, kemarin. Ridwan Kamil juga membahas Pergub 44 untuk mengatur komite sekolah.

METROPOLITAN – Guber­nur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta implementasi Pe­raturan Gubernur Jawa Barat (Pergub Jabar) Nomor 44 Tahun 2022 soal Komite Se­kolah tidak merugikan siswa. Hal itu menyusul kejadian orang tua siswa yang disebut keberatan dengan uang sumbangan yang didiskusikan Komite Sekolah di SMA Ne­geri 24 Bandung.

“Intinya, reformasi pendidi­kan ini jangan sampai meru­gikan anak-anak sekolah. Sekolah harus punya peren­canaan belanja barang sekolah dengan baik,” terang Ridwan Kamil di Bandung, kemarin.

Dengan diterbitkannya Per­gub mengenai komite sekolah, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencegah adanya praktik pungli di ling­kungan sekolah. “Komite juga harus ada aturannya, kan kita tahu seringkali terjadi beda-beda (nominal sumbangan) yang merugikan ke siswa. Mudah-mudahan tidak terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga  Diduga Pungli, Camat Ciawi: Buktikan, Jangan Sampai Fitnah

Adapun untuk menindakla­njuti kejadian ini, Dinas Pen­didikan (Disdik) Jabar untuk sementara menghentikan kegiatan Komite Sekolah di tingkat SMA/SMK dan SLB Negeri.

Kepala Disdik, Jabar Dedi Supandi, menekankan, so­sialisasi Pergub Nomor 44 Tahun 2022 akan dilakukan semaksimal mungkin untuk terhindar dari gagal paham. Adapun instruksi tersebut sudah disampaikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk diteruskan ke­pada kepala sekolah pada Selasa (13/9).

Dedi berharap seluruh un­sur pendidikan, baik itu KCD, Kepala Sekolah, Komite Se­kolah hingga orang tua pe­serta didik baru bisa mema­hami betul maksud, tujuan serta aturan dari rapat ko­mite. Apalagi, Pergub tentang Komite Sekolah bukan seka­dar payung hukum untuk meminta sumbangan dan bantuan kepada orang tua siswa.

Baca Juga  Cegah Pungli , KEMENDIKBUD Gelar Lokakarya Penguatan Peran Aparatur

Melainkan harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. “Agar sekolah terbangun menjadi sekolah berkualitas, berinte­gritas dan menyenangkan,” pungkasnya. (jpn/rbg/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.