Semua Gugatan Parpol Ditolak, Bawaslu: Tidak Terbukti Ada Pelanggaran

by -
KETOK: Ketua Majelis Sidang, Puadi (tengah), memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/9).

METROPOLITAN – Dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu telah diputus Bawaslu. Hasilnya, di antara sembilan laporan yang masuk ke tahap pembuktian, se­muanya dinyatakan tidak terbukti.

Pada Selasa (13/9), ada tujuh laporan yang diputus Bawaslu. Yakni, Partai Kedaulatan Ra­kyat, Partai Bhinneka Indone­sia, Partai Pandu Bangsa, Par­tai Negeri Daulat Indonesia, Partai Masyumi, Partai Kedau­latan dan Partai Reformasi. Mereka menyusul nasib Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu yang lebih dulu diputus pada Jumat (9/9).

Putusan Bawaslu tersebut didasarkan hasil pemeriksa­an terhadap laporan pemohon, jawaban termohon hingga bukti-bukti yang diajukan keduanya. Intinya, Bawaslu menilai dalil yang disampai­kan pemohon tidak berdasar.

Baca Juga  Ditolak Bawaslu, Deretan Tujuh Parpol Ini Dinyatakan Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Dalam putusan atas laporan PBI misalnya, anggota maje­lis Lolly Suhenty mengatakan bahwa KPU sudah bekerja sesuai aturan. Saat sipol belum tuntas, prosedur penyerahan persyaratan dibuka melalui dokumen fisik. “Hal ini di­buktikan dengan diberikan kesempatan kepada PBI dengan hanya memberi do­kumen fisik,” ujarnya.

Terkait dokumen yang di­kembalikan, Lolly menyebut itu didasarkan persyaratan yang tidak memenuhi keten­tuan sehingga dinyatakan tidak lengkap oleh KPU.Menge­nai dalil Partai Pandai yang menyebut sipol penuh gang­guan yang mengakibatkan gagal upload data, anggota majelis Totok Hariyono me­nyebut itu tidak terbukti. Ba­waslu menilai itu sebagai ketidakmampuan internal partai, bukan layanan KPU. “Karena faktanya banyak par­pol lain yang berhasil men­gunggah data,” terangnya.

Baca Juga  LSI: elektabilitas dua Capres Stag nan

Kalaupun terkendala sipol, menurut Totok, KPU sudah memberikan alternatif mela­lui berkas fisik. Sayang, ber­dasar hasil pengecekan se­cara menyeluruh, persyaratan itu juga gagal dipenuhi Partai Pandai.

Komisioner KPU, Mocham­mad Afifuddin, mengapresi­asi putusan Bawaslu. Putusan tersebut mempertegas bahwa kerja KPU selama proses pendaftaran tidak ada yang melanggar. “Artinya, sudah benar apa yang dilakukan KPU dalam proses pendaftaran kemarin. Gitu saja,’’ ujarnya saat ditemui setelah putusan.

Terkait kemungkinan partai yang ditolak mengajukan gu­gatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Afif mempersilakan dan pihaknya siap menghadapi.(jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.