Sistem Pilkada Asimetris Dikaji MPR

by -
DISKUSI: Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari (tiga dari kiri), menerima hasil kajian soal bentuk hukum dan substansi haluan negara dari Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat (tiga dari kanan) di KPU RI, Jakarta, Rabu (21/9).

METROPOLITAN – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggulirkan wacana perubahan sistem pilkada menjadi asimetris. Gagasan itu dilontarkan saat melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (21/9).

Pilkada asimetris akan mem­buka ruang sistem yang ber­beda. Ada daerah yang meng­gelar pemilihan langsung oleh masyarakat. Namun, ada pula yang dipilih melalui DPRD. Perbedaan itu diten­tukan situasi dan pertimbangan tertentu, misalnya faktor kea­manan.

Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, perubahan sis­tem pilkada menjadi salah satu isu yang sedang dikaji. MPR menilai sistem pilkada langsung yang berjalan se­lama ini cenderung mengarah liberal. Situasi itu setidaknya memunculkan dua dampak negatif. Pertama, politik biaya tinggi untuk mendapat du­kungan masyarakat. ”Seba­gian besar disediakan para pemodal,” ujarnya setelah pertemuan.

Baca Juga  Adian tak Sanggup Jadi Menteri

Besarnya modal itu, kata Djarot, membuat kepala dae­rah terpilih tidak bisa beker­ja dengan bebas. Bahkan, ada potensi korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Djarot mengakui, pemilihan melalui DPRD juga tidak menutup kemungkinan jual beli suara. Namun, ia yakin akan lebih mudah dikontrol. Sebab, ruang lingkupnya jauh lebih terbatas. Selain biaya, efek negatif kedua adalah polarisasi masyarakat akibat perang narasi di publik.

Menurutnya, pemilihan langs­ung maupun melalui DPRD sama-sama memenuhi aspek demokratis dan konstitusional. ”Tidak ada yang mengatakan harus dipilih secara langsung, tapi secara demokratis. Maka, ini akan mendapat kajian yang menarik,” ujarnya.

Djarot menilai perlu dikaji daerah-daerah mana saja yang siap menggelar pilkada se­cara langsung dan tidak langs­ung. Politikus PDIP itu me­mastikan kajian tersebut juga tidak diberlakukan pada 2024. Apalagi, opsi untuk merevisi UU Pemilu sudah ditutup. Pertemuan KPU dengan MPR itu berlangsung tertutup. KPU sendiri tidak memberikan tang­gapan kepada media terkait wacana tersebut.(jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.