382 Desa di Bogor Sudah Ajukan Pencairan BHPRD

by -
Ilustrasi pajak. (Thinkstock)

METROPOLITAN.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor terus mendorong desa untuk segera mengurus pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) tahap kedua.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan, sejauh ini, dari 416 desa se-Kabupaten Bogor, sudah 382 desa yang mengurus pencairan BHPRD. Artinya, masih ada 34 desa yang masih progres pengurusan pencairan.

“Itu data hingga Jumat kemarin pukul 16.00 WIB. Yang lain saat itu juga masih mengurus pencairan. Tahap kedua ini 42 persen, sisanya di tahap ketiga akhir tahun nanti,” ujar Renaldi.

Menurutnya, syarat utama pencairan BHPRD yakni pemerintah desa harus menyelesaikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan pada BHPRD tahap pertama. Setelah itu, desa bisa mencairkan BHPRD tahap kedua yang kemungkinan bisa dicairkan dalam minggu-minggu ini.

“Paling utama itu laporan penyelesaian kegiata. tahap pertama harus selesai, harus terverifikasi camat. Kita juga sudah beri waktu desa untuk mengurusnya. Kalau beres, desa bisa mencairkan tahap dua ini,” ungkapnya.

Baca Juga  LBH NU Kawal Mantan Ahmadiyah, Terlilit Utang Rentenir

Renaldi juga berpesan agar pemerintah desa bisa memaksimalkan penggunaan BHPRD tahap kedua ini secara maksimal.

Renaldi menjelaskan, BHPRD bisa digunakan untuk belanja kegiatan desa. Meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, hingga penanggunalangan bencana dan keadaan darurat lainnya.

“Kalau prioritasnya bisa untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penghasilan dan tunjangan staf perangkat desa, sertifikasi tanah kas desa dan program kegiatan prioritas lainnya sesuai kebutuhan,” terang Renaldi.

Terkait polemik yang sempat muncul, ia mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah bertemu dengan pihak desa hingga kecamatan. Pemkab Bogor berkomitmen merancang kebijakan yang mengakomodasi semua masukan agar tak ada yang merasa dirugikan.

Baca Juga  Perkemi Perketat Seleksi Atlet

“Kita sudah ngobrol, rembuk bareng dengan camat dan pihak terkait lainnya mendengarkan bagaimana sih kondisinya. Desa juga sudah bertemu. Artinya pemkab juga tidak diam, dicarikan solusinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan komitmen untuk memberikan BHPRD sesuai hak dan potensi di masing-masing desa. Sehingga, tidak ada desa yang merasa dirugikan.

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Gandi Putra S mengatakan, BHPRD bersumber dari 10 komponen pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Menurutnya, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa. Artinya, penerimaan BHPRD oleh desa sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi PBG di desa terkait.

Baca Juga  Lima Fraksi Kompak Tolak LGBT

“Sehingga penerimaan BPHRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya,” ujar Gandi, Selasa (27/9).

Gandi menjelaskan, BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target. Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BHPRD yang dibagikan tahun 2022 adalah yang tertinggi. Bappenda juga telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222.435.091.990. Artinya, meningkat sebesar Rp56.280.433.281 dibanding tahun 2021.

“Jadi ditetapkannya Perbup Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan,” pungkasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *