Hadiri Seminar Nasional Fakultas Hukum Unpak, Prof Gayus Lumbuun Blak-Blakan Minta Evaluasi Para Hakim ke Menkopolkuham

by -
Prof. Gayus Lumbuun. (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Prof Gayus Lumbuun menantang Menkopolhukam Mahfud MD untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap hakim-hakim mulai di tingkat Mahkamah Agung (MA) hingga tingkat Pengadilan Negeri (PN).

Hal itu diungkapkan saat menjadi narasumber Seminar Nasional bertajuk ‘Menggugat Independensi Peradilan di Era Demokrasi’ di Universitas Pakuan, Kota Bogor, Senin (3/10).

“Saya meminta agar melalui Mahkamah Agung ke bawah ini dirombak hakim-hakimnya. Saya bicara ini bukan hanya sekarang,” katanya.

Prof Gayus Lumbuun yang merupakan mantan hakim agung itu mengaku pernah mengusulkan ide tersebut kepada Menkopolhukam Mahfud MD sebelum menjadi pejabat publik.

Saat itu, menurutnya Mahfud sepakat dengan usulan tersebut.

“Saya mengatakan, hakim ini harus dievaluasi. Hakim Agung ada 10 orang, PT (Pengadilan Tinggi, red) itu ada sekitar 70 orang (hakim), PN ada sekitar 600-an (hakim). Itu dipilih, yang baik dipertahankan yang jelek diganti,” ujarnya.

Kini, ia pun mempertanyakan usulan yang pernah disepakati oleh Mahfud MD, untuk melakukan reformasi hukum seperti yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Mobil Tabraki Pejalan Kaki di London Diduga Sasar Jemaah Masjid

“Lalu saya bertanya, dulu beliau (Mahfud MD, red) sepaham dengan saya. Sekarang di pemerintahan, tolong disampaikan apakah beliau berubah atau tidak? Apakah saya juga dilibatkan dalam memberikan masukan seperti saat beliau setuju waktu itu?” tanya Prof Gayus.

Menurutnya, hukum identik dengan peradilan. Sehingga untuk melakukan reformasi hukum perlu upaya menjunjung tinggi keadilan yang adil di pengadilan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr Asmak Ul Hosnah SH MH mendorong agar seleksi hakim dilakukan dengan sangat ketat.

Sehingga, melahirkan hakim-hakim yang kompeten dan berintegritas.

“Seleksi hakim harus sebegitu ketat karena berkaitan dengan moralitas. Sebab bagaimana pun, hukumnya bagus, masyarakatnya bagus, kalau penegak hukumnya tidak bagus tidak akan berjalan juga,” tandasnya.

Buatnya, seminar sengaja digelar untuk mencari jalan keluar atas independensi peradilan yang belakangan banyak dibicarakan masyarakat.

Baca Juga  Bank Pasar Kota Bogor Berikan Beasiswa Pendidikan

Khususnya mengenai putusan-putusan pengadilan yang dianggap tidak adil.

“Agar masyarakat yang menginginkan keadilan dari proses tersebut bisa mendapatkan keadilan yang diharapkan. Bukan mendapat kekecewaan ketidakindependenan dari hakim yang memutus perkara itu,” ucapnya.

Salah satu putusan pengadilan yang dikeluhkan, yaitu vonis bersalah Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di perkara suap auditor BPK.

Di mana putusan tersebut dinilai tim kuasa hukum mengabaikan fakta-fakta persidangan.

Dr Asmak menilai bahwa tidak menutup kemungkinan hakim mengesampingkan fakta persidangan, jika adanya faktor pengaruh dari luar.

“Kalau ada pengaruh dari luar, kemungkinan besar dia akan mengesampingkan fakta persidangan. Itu sudah suatu pelanggaran hukum, pelanggaran etika. itu dibungkus dengan hukum juga, sehingga sangat sulit untuk membuktikan itu, seolah-oleh itu produk hukum,” papar Dr Asmak.

Di tempat yang sama, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Dr Tjotjoe Sandjaja Hernanto menjelaskan bahwa peradilan merupakan proses yang lebih penting dari putusan hakim.

Baca Juga  Oli Tumpah ke Waduk Saguling

Sehingga segala yang terungkap dalam persidangan seharusnya tidak dikesampingkan.

“Kalau terbukti putusan itu mengandung kejahatan seperti menyembunyikan barang bukti, mengesampingkan menyimpan keterangan terdakwa, keterangan saksi yang harusnya dibuka tidak dibuka, menurut saya kriminal itu,” tutur Dr Tjotjoe.

Tjoetjoe juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga eksaminasi untuk mengedepankan independensi peradilan.

Eksaminasi sendiri merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan tingkat pertama serta Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Tinggi dalam kapasitasnya sebagai Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah.

Seminar Nasional ini dibuka oleh Rektor Universitas Pakuan, Prof Didik Notosudjono dan dimoderatori oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Raden Muhammad Mihradi SH MH. Kemudian dihadiri secara virtual oleh Komisioner Komisi Yudisial, Sukma Violetta SH LL M. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *