Pemkab Bogor Bakal Sebar 1.000 Bantuan UMKM dan Gelar Operasi Pasar

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1.000 UMKM. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan saat Rapat Tindak Lanjut Pengarahan Presiden Terkait Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (3/10).

Saat ini, kondisi inflasi nasional pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen dan inflasi Jawa Barat pada Agustus sebesar 4,71 persen Year on Year (YoY). Sementara inflasi di Kabupaten Bogor per Juni 2022 sebesar 3,66 persen dan pada Agustus deflasi 0,45 persen.

Iwan menjelaskan, ada beberapa poin arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diterjemahkan dan diimplementasikan di Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Mengisi Acara Buka Dan Sahur, Andhika Pratama Diprotes Oleh Anaknya

“Intinya bagaimana kita bisa membahas pelaksanaan yang lebih teknis apa saja yang harus dilaksanakan Pemkab Bogor,” ujar Iwan.

Langkah yang sudah diambil di antaranya dengan mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengendalian inflasi.

Adapun bentuk kegiatannya berupa bantuan sosial (bansos) ke 1.000 UMKM dan intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui operasi pasar di 40 kecamatan.

“Saya minta segera tindaklanjuti pelaksanaan teknisnya. Kita fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini, serta berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya,” tegasnya.

Baca Juga  Bogor FC Siap Arungi Kompetesi

Berkaca pada penanganan Covid-19 yang cukup berhasil di Indonesia, semua pihak juga diharapkan kompak dalam penanganan inflas. Semua harus bersatu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa.

“Seperti saat kita menangani Covid-19, kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” harap Iwan.

Terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, Iwan meminta semua dinas memberikan masukan berupa langkah-langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem ini. Dinas juga diminta berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat.

“Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa. Tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” pungkasnya. (fin)

Baca Juga  Jeje Nikahi Syahnaz Tahun Depan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *