Pengelola Kebun Raya Bogor ogah Hentikan Aktivitas GLOW, Bima bakal Ambil Langkah Hukum

by -

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku geram dengan keputusan pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) yang ogah menghentikan aktivitas wisata malam GLOW sampai saat ini.

BIMA Arya mengaku akan mengambil langkah hukum atas keputusan pengelola Ke­bun Raya Bogor yang menga­baikan hasil keputusan dengar pendapat antara Forkopimda Kota Bogor dengan BRIN, belum lama ini.

“Jadi, kita akan evaluasi to­tal keberadaan PT Mitra Na­tura Raya (pengelola) dengan KRB ini. Saya akan melakukan kajian secara hukum langkah-langkah apa yang akan dila­kukan,” kata Bima Arya saat ditemui di proyek pembangu­nan gedung Perpustakaan Kota Bogor, Selasa (4/10).

Diketahui, persoalan ini bermula saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melay­angkan surat ke pengelola KRB untuk menghentikan aktivitas GLOW hingga hasil riset keluar. Lalu pada Jumat (30/9), Pemkot Bogor menerima su­rat balasan dari pengelola KRB. Di mana surat itu menjelaskan bahwa pengelola tidak akan menutup aktivitas GLOW se­lama tak ada instruksi dari Presiden Joko Widodo dan BRIN.

Tak hanya itu, dalam surat ini juga pengelola KRB me­nyarankan ke Wali Kota Bogor, Bima Arya, untuk menyatakan langsung rencana penghen­tian aktivitas GLOW ini ke Presiden dan BRIN selaku pihak yang memiliki ke­wenangan pengelolaan ter­hadap KRB.

Atas surat ini, Bima Arya menilai bahwa pengelola KRB keliru memahami kewenangan Pemkot Bogor terhadap Kebun Raya Bogor. “Jadi, bahasanya juga sangat tidak pas saya kira. Bahasanya mencermin­kan pemahaman yang sang­at keliru, meminta tidak mengikuti keputusan dari pemkot untuk menghentikan operasional dan meminta agar wali kota menyampaikan langsung kepada presiden,” ujarnya. “Ini pemahaman yang sangat keliru. Oleh karena itu, saya kira pemkot akan meng­evaluasi keberadaan PT Mit­ra Natura Raya dan kerja sama dengan KRB,” sambungnya.

Baca Juga  Atang Tegaskan DPRD Tetap Tolak Kehadiran GLOW ala Kebun Raya Bogor

Sementara jika berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang berlaku, sambung Bima Arya, Pemkot Bogor memi­liki kewenangan untuk Kebun Raya Bogor. Di mana hal itu mengacu pada Undang-Un­dang Nomor 11 Tahun 2010 dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf p disebutkan Pemerintah Daerah berwenang menghentikan proses peman­faatan ruang dan pembangu­nan yang menyebabkan rusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kemudian berdasarkan ke­tentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerin­tah Nomor 1 Tahun 2022 ten­tang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya jo Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, setiap orang dapat melakukan Peng­embangan Cagar Budaya setelah memperoleh Izin Wali Kota dan pemilik dan/ atau yang menguasai cagar budaya. Selain itu, juga ber­dasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No­mor 11 Tahun 2010 jo Pasal 44 ayat (3) Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya berupa izin pe­manfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian dan lain-lain.

Baca Juga  Badan Pengawas Siapkan Direksi PDAM Baru

“Nah, ini yang saya bilang tadi pemahaman yang sang­at keliru. Karena surat itu mencerminkan pemahaman yang sangat keliru terhadap kewenangan, jadi mereka tidak paham dan saya kira mereka tidak berusaha me­mahami,” ungkapnya. “Saya juga sangat menyayangkan, karena selama ini pemerintah kota berusaha memfasilitasi dan melakukan mediasi, te­tapi dari surat itu saya kira tergambar apa sebetulnya yang menjadi agenda dari PT Mit­ra Natura Raya (pengelola),” lanjut Bima Arya.

Terkait hal tersebut, Bima Arya memberikan catatan kepada pengelola Kebun Raya Bogor. Yakni, apabila tidak sama dengan cara pandang Pemkot Bogor, lebih baik tidak boleh masuk Kota Bogor.

“Pemerintah kota betul-betul menganggap Kebun Raya ini bukan saja hutan, bukan saja untuk kelestarian alam, tapi ini adalah identitas kota, ini adalah cagar budaya. Jadi, kalau mereka tidak memiliki cara pandang yang sama ya lebih baik tidak boleh masuk Kota Bogor,” terangnya.

Sebelumnya, aktivitas wi­sata cahaya GLOW di Kebun Raya Bogor dihentikan semen­tara hingga hasil riset yang lebih komprehensif, kredibel dan independen selesai dila­kukan.

Baca Juga  Zm Didukung Warga Kebonkelapa

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil dengar penda­pat bersama Forkopimda Kota Bogor, BRIN dan pengelola Kebun Raya Bogor, yakni PT Mitra Natura Raya, di Balai Kota Bogor, baru-baru ini.

“Kami di Forkopimda ingin ada titik temu bagaimana pengelolaan KRB ini tetap mengacu pada lima fungsi utamanya tanpa kemudian mengundang polemik dan lain-lain,” kata Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Ia menilai dalam pertemu­an dengar pendapat tadi, titik masalah adalah ketika riset yang dilakukan BRIN menga­takan itu tidak bermasalah, tetapi riset yang dilakukan lembaga lain itu ada masalah.

“Saya menyampaikan bahwa seharusnya riset yang dipakai bukan riset dari BRIN. Tapi riset yang dipakai adalah dari pihak yang tidak berke­pentingan, independen,” ucap Atang.

Atang menilai sudah ba­nyak literasi berdasarkan jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal ilmiah yang telah mempelajari dampak dari cahaya ataupun lampu terhadap ekosistem ling­kungan. Tinggal diperkuat lagi dengan riset dari lem­baga independen agar hasil kajian lebih komprehensif dan kredibel.

“Saya kira bisa dijadikan titik tolaknya. Kesimpulan terakhir tadi pak wali mengatakan dari mulai sekarang kegiatan GLOW dihentikan sampai ada keputusan lebih lanjut,” tandas Atang. (rez/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *