Dugaan Korupsi di Megaproyek RSUD Parung, Pemkab dan Kejari Beda Angka

by -
POLEMIK: Pemkab Bogor mempertanyakan data penyidik Kejari Kabupaten Bogor soal dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Parung sebesar Rp36 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempertanyakan data penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor soal dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Parung sebesar Rp36 miliar.

PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengaku tidak mengetahui dari mana asal temuan Rp36 miliar yang menjadi salah satu alasan kejari meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. ”Nggak ah. (ada korupsi Rp36 mi­liar, red). Pegangan kita (te­muan) BPK. Kalau temuan BPK Rp13 miliar, kalau ke­jari belum tahu tuh hitung­annya dari mana,” bebernya, Rabu (23/11).

Iwan menjelaskan, proyek RSUD Parung senilai Rp93,4 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hanya Rp13 mi­liar. Dari jumlah itu, sebesar Rp10 miliar adalah denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sisanya Rp3 miliar karena kekurangan volume. ”Kemarin LHP BPK Rp13 miliar, Rp10 miliar denda Rp3 miliar kurang volume. Itu sudah diurus dan dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

Karena merasa sudah me­nindaklanjuti hasil temuan BPK, Iwan menambahkan, Pemkab Bogor akan sece­patnya mengoperasikan RSUD Parung secara berta­hap. ”Untuk klinik 2022 bisa operasional. Untuk peng­embangan 2023 mungkin ada bantuan dari APBD. Sebe­tulnya sudah clear semua, target kita operasional (tahun ini, red) masih belum rumah sakit tapi klinik,” katanya.

Baca Juga  RSUD Parung Baru Dibangun 2020

Diketahui, persiapan di­mulainya pelayanan kese­hatan di RSUD tersebut terus dilakukan. Di antaranya dengan pengadaan backdrop dan desain interior sebesar Rp898 juta dan penataan lingkungan Rp3,1 miliar. Kedua paket tersebut selesai dilelang. Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk belanja alat kesehatan.

Berbeda dengan Pemkab Bogor, pihak kejari berkeya­kinan lain soal proyek gedung RSUD Parung tersebut.

Kepala Kejari (Kajari) Ka­bupaten Bogor, Agustian Sunaryo, menyebutkan, pi­haknya menemukan indi­kasi korupsi sebesar Rp36 miliar. Berbagai pelangga­ran yang dicatat pihaknya, antara lain mark up harga yang dilakukan penyedia jasa dalam pembelian ma­terial bangunan serta pen­gurangan volume bangunan.

”Perkiraan kerugian ne­gara dari Rp93 miliar lebih, pertama akibat mark up harga sekitar Rp13,8 miliar. Lalu kekurangan volume sekitar Rp22 miliar. Total kerugian negara sekitar Rp36 miliar, belum termasuk denda yang harus dibayarkan pelaksana,” tegas Agustian saat jumpa pers akhir Agus­tus lalu.

Baca Juga  Kabupaten Bogor Krisis Rumah Sakit, Dewan: Pemkab Harus Serius Layani Masyarakat

Dengan kata lain, sambung Agustian, temuan BPK soal denda Rp10 miliar dan ke­lebihan bayar sebesar Rp3 miliar merupakan masalah terpisah. Penyidik kejari ba­hkan memiliki bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sementara penyidik Ke­jari Kabupaten Bogor bakal menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi RSUD Parung tersebut.

Teranyar, penyidik menga­takan akan bergerak ke Su­rabaya untuk menjemput direktur PT Jaya Semanggi Enjinering (JSE) di Surabaya. Penjemputan itu lantaran direktur PT JSE tersebut tak kunjung memenuhi pang­gilan untuk dimintai kete­rangan oleh penyidik.

”Rencananya mau ke Su­rabaya. Dari PT-nya sendiri domisili di Surabaya, cuma saat ini direkturnya sudah kita panggil beberapa kali belum datang juga. Nah, rencananya kita mau jemput bola ke alamat perusahaan tersebut,” kata Kasubsi Penun­tutan Kejaksaan Negeri Ci­binong, Arif, Kamis (17/11). (eka/py)

Baca Juga  Baru Masuk, PNS Boleh Cuti Minggu Depan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *