Honorer Bodong Siap-siap Ditindak

by -
DIDATA: Pendataan non-ASN atau honorer bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Ilustrasi

METROPOLITAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memaparkan perkembangan proses pendataan non-ASN atau honorer di hadapan Komisi II DPR.

Pendataan honorer telah dilaksanakan dan diumumkan mulai 1 hingga 22 Oktober 2022. Namun sampai 31 Oktober 2022, sebanyak 120 instansi tidak/belum menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. Rinciannya, 120 instansi terdiri dari 108 instansi pemerintah daerah dan 12 instansi pemerintah pusat.

Sebelum dilakukan uji publik, jelas Azwar, data yang masuk sekitar 2.421.100 honorer. Setelah melalui uji publik, jumlahnya tinggal 2.360.723 orang honorer. Namun dari jumlah tersebut, yang sudah menyampaikan SPTJM sebanyak 1.817.395 orang.

“Sedangkan yang belum menyampaikan SPTJM adalah 543.328 orang,” ujar Azwar Anas dalam Forum Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Baca Juga  BKPSDM Upload 22 Ribu Data Pegawai Honorer di Kabupaten Bogor ke BKN

Azwar menegaskan, pendataan honorer ini untuk pengangkatan mereka menjadi ASN. ”Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN,” tegas Azwar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengatakan, pihaknya akan kembali menyisir data honorer yang sudah terinput. “Kami masih memilah-milah dan memperbaiki data yang masuk. Setelah komplet masih perlu diverifikasi lembaga independen,” ujar Bima.

Ia menyebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemungkinan akan memverifikasi data honorer. Alasannya, cakupan instansi cukup banyak dan luas, sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BKN.

Terlebih jika ditemukan ada data honorer bodong, BKN tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi. Jadi, keterlibatan BPKP dianggap penting. Sementara terkait masih ada 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM, Bima memberikan penjelasan.

Baca Juga  13 Tahun Jadi Honorer Kecamatan, Berharap Jadi ASN

Menurutnya, ada bupati yang karena ingin berhati-hati dan cermat, sehingga terlambat menyerahkan SPTJM. Namun memang ada kepala daerah yang tidak jelas sikapnya. “Ada juga yang tidak jelas, mau memberikan SPTJM atau tidak,” ungkap Bima Haria.

Sebelumnya, Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

Ia menyebut ada tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer. ”Ada tiga solusi yang ditawarkan, yakni tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya atau diangkat sesuai skala prioritas,” urainya.

Alternatif solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Jika solusi ini yang dipakai, ada dua hal yang menjadi tantangan.

Ia mengatakan, mengangkat seluruh honorer menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Tantangan lain yakni masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. ”Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” ujar Azwar.

Baca Juga  Diduga Ayan, Kake Paruh Tewas Tenggelam

Alternatif solusi kedua, sambung dia, tenaga non-ASN atau honorer. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.

”Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN, seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap,” terang Azwar Anas.

”Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik. Terutama sektor pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.

Alternatif solusi ketiga, tenaga non-ASN atau honorer diangkat sesuai prioritas. (jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *