Pengusaha Minta Aturan No Work No Pay demi Cegah PHK Massal

by -
KEBIJAKAN: Pengusaha meminta Kemnaker menerbitkan aturan terkait jam kerja fleksibel atau flexible working agar pengusaha bisa memberlakukan asas no work no pay.

METROPOLITAN – Pengusaha meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan aturan terkait jam kerja fleksibel atau flexible working. Tujuannya agar pengusaha bisa memberlakukan asas no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan aturan agar perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam seminggu.

”Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja, red) supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja,” kata Anne dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Dalam kesempatan itu, Anne juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ada supremasi hukum dari kepatuhan sosial oleh dunia usaha.

Baca Juga  ZTE Akan PHK 3000 Karyawan?

”Itu izin bapak/ibu (anggota Komisi IX, red) di sini menyampaikan bagaimana kita bisa mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja,” sebutnya.

Jika tidak ada fleksibilitas jam kerja, pengusaha meyakini akan adanya PHK massal. Karena itu, pihaknya berharap dapat dipertimbangkan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur prinsip no work no pay.

”Sebab, kalau tidak ada itu memang kalau kita dengan order menurun 50% atau katakanlah 30% kita nggak bisa menahan, satu—dua bulan masih oke. Tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, saya kira pilihannya ya memang harus PHK massal,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan Permenaker merupakan wilayah internal kementerian dan tidak ada di ranahnya. Menurutnya, hal itu bisa dibicarakan secara langsung oleh pengusaha kepada pihak Kemnaker.

Baca Juga  Mengsedih! 50 Persen Pegawai Mal di Bekasi Kena PHK

”Nanti itu hasilnya bisa berbentuk apapun tergantung dari komunikasi ini,” ucap Nihayatul. (dtk/eka/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *