METROPOLITAN – Berlebaran tidak lengkap tanpa mudik, sebagai tradisi yang turun temurun. Lalu tiba-tiba diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Tradisi mudik terancam berhenti?
Mudik menjadi tradisi dengan esensi silaturahmi. Maka ketika pandemi menyebar ke pelosok negeri, kolaborasi adalah kunci. Sama-sama berjuang agar silaturahmi tidak berhenti pada tahun ini, tapi semoga terus bisa di tahun-tahun selanjutnya.
Di tengah situasi darurat, negara membutuhkan para pejuang, namun bukan pejuang pembawa senjata, tetapi negara membutuhkan pejuang yang berdiam diri di rumah. Ini kesempatan untuk menjadi manusia yang berkontribusi menghentikan pandemi.
Pejuang yang menjadi bagian dari orang-orang yang bersama-sama menghentikan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan membangun tradisi baru, merayakan Idul Fitri di tengah pandemi.
*Berjuang Untuk Keluarga Cukup dari Rumah*
Perjuangan melawan pandemi sudah setengah jalan. Memaksakan mudik yang menimbulkan mobilitas sosial akan membuyarkan perjuangan. Maka kita harus kolaborasi memenangkan peperangan melawan pandemi.
Begitu juga bagi warga Jabodetabek. Mudik untuk mengunjungi saudara yang berada di seputaran Jabodetabek merupakan tradisi yang turun temurun, yang sering disebut Mudik Lokal. Tapi adanya PSBB, Mudik Lokal tahun ini harus ditunda karena pandemi yang berpotensi menyebabkan kerumunan yang masif.
Masyarakat bisa kembali ke esensi berlebaran, bersilaturahmi dan menjadi pribadi yang menyebarkan kebaikan. Jangan sampai memaksakan mudik yang tujuannya baik, berakibat buruk karena sanak famili terjangkit pandemi.
Tapi mengapa transportasi masih beroperasi di tengah pandemi? Kenapa tidak dilarang saja agar orang tidak mudik? Begitu banyak komentar di media sosial perihal transportasi di tengah pandemi.
Transportasi bukan untuk mudik tapi untuk keberlangsungan hidup. Transportasi tetap berjalan dengan pembatasan agar tidak mengalami krisis pangan, agar rumah sakit tidak mengalami krisis obat-obatan dan alat kesehatan. Dukungan transportasi sangat vital, tapi bukan untuk mencari pembenaran agar kita bisa berlebaran di kampung halaman.
“Kebijakan transportasi di Jabodetabek pada Idul Fitri 1441 Hijriah tetap berlaku sebagaimana di awal penerapan PSBB di Jabodetabek, yaitu transportasi tetap berjalan dengan pembatasan, transportasi bukan untuk mudik ke kampung halaman, tetapi transportasi untuk menopang kehidupan agar terus berjalan,” kata Kepala BPTJ Polana B Pramesti.
Pada prinsipnya, kata dia, kebijakan PSBB tidak sama sekali menghentikan semua aktifitas kegiatan dan membolehkan sebagian kegiatan. Transportasi tetap berjalan dengan pembatasan untuk menopang kegiatan yang tidak boleh berhenti agar kebutuhan pokok terpenuhi di seluruh Jabodetabek. “Agar warga Jabodetabek tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, vitalnya transportasi untuk Jabodetabek, BPTJ mengatur ketentuan dan jadwal operasi transportasi selama pandemi, yakni bagi angkutan umum, jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas. KRL pun jumlah penumpang 35% dari kapasitas, lalu ojek online tidak diperbolehkan mengangkut penumpang dan sepeda motor pribadi diperbolehkan untuk mengangkut penumpang apabila pengendara dan penumpang dapat menunjukkan KTP dengan alamat yang sama. Sedangkan untuk jam operasional berlaku mulai pukul 06:00 WIB hingga 18:00 WIB. Sedangkan Bodetabek mulai pukul 05:00 WIB sampai 19:00 WIB,” ujarnya.
Selain itu, sambung dia, BPTJ yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pengelolaan transportasi di Jabodetabek, telah mendorong daerah untuk mengantisipasi mudik lokal dengan kebijakan daerah. Di DKI Jakarta misalnya, sudah menyatakan melarang mudik lokal dan akan menggunakan Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020 sebagai perangkat hukum. Senada dengan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok yang juga menyatakan melarang warganya melakukan mudik lokal.
BPTJ pun berupaya melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Jabodetabek melibatkan seluruh komponen seperti Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati transportasi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pandangan yang sama untuk bergotong royong. “Agar kita sementara waktu tidak mudik ke kampung halaman. *Walau tidak bertemu muka, pintu maaf akan selalu terbuka*,” tuntas Polana. (*)
