Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor 2024 Fokus untuk Optimalkan Pelayanan Publik

METROPOLITAN.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2024 ini mengusung tema ‘Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik’ dilaksanakan pada hari Senin, 20 Maret 2023 di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Jelang Ramadan 2023, Polresta Bogor Kota Bersama Dishub Cek Kelayakan Angkot dan Bus di Kota Bogor

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, mengatakan tujuan dari diadakannya Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor tahun 2024 untuk menyepakati bersama, terkait permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program prioritas, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta arah kebijakan pembangunan, oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Baca Juga: Pemkab Bogor Belum Bisa Realisasikan Wacana Pembatasan Kendaraan yang Masuk ke Jalur Alternatif

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang disusun sebagai pedoman perencanaan selama belum dilantiknya kepala daerah definitif,” kata Suryanto, Senin 20 Maret 2023.

“Dengan demikian, Musrenbang RKPD 2024 sangat penting dan besar artinya bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bogor,” paparnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Agus Salim Dorong Program Samisade di Musrembang 2024

Menurut Suryanto dari tema yang dicanangkan terdapat tiga prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bogor pada tahun 2024.

“Pertama, Stabilisasi Ekonomi Daerah; Kedua, Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi; serta Ketiga, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah,” ujar dia.

Baca Juga: Dishub Operasikan Tiga Trayek Angkot Baru di Kota Bogor

Tentunya ketiga prioritas yang direncanakan dalam RKPD di tahun 2024 mendatang disusun berdasarkan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

“Pertama, pelayanan publik belum optimal, kedua daya saing masih perlu ditingkatkan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi capaian wilayah kabupaten atau kota perbatasan, serta ketiga tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, terutama pada akuntabilitas kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah, serta orientasi pelayanan berbasis teknologi informasi,” ucapnya.

Baca Juga: Jelang Ramadhan 2023, Perumda Pasar Pakuan Jaya Klaim Harga dan Stok Sembako di Kota Bogor Aman

Suryanto menjelaskan terdapat hal berbeda yang harus menjadi perhatian, yaitu Tahun Politik dengan diselenggarakannya Pemilu Serentak.