Sabtu, 4 Februari 2023

Kpk Diminta Bongkar Jual Beli Pasal Dikasus Suap Reklamasi

- Selasa, 26 Juli 2016 | 11:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan usai menghadiri sidang lanjutan dengan Terdakwa Alex Usman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/2). Ahok menjadi saksi dalam sidang tersebut terkait kasus korupsi proyek pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan usai menghadiri sidang lanjutan dengan Terdakwa Alex Usman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/2). Ahok menjadi saksi dalam sidang tersebut terkait kasus korupsi proyek pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.

Metropolitan. id - Pengamat dari Central For Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan jual beli pasal di kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.

"Karena yang namanya pasal kontribusi jangan dibaca bahwa itu negosiasi. KPK harus baca itu jual beli pasal. Siapa pun yang jual beli pasal ini maka KPK harus turun tangan," ujar Uchok, Senin malam (25/7/2016)

Uchok pun mempertanyakan soal adanya pasal dana kontribusi tambahan‎ sebesar 15 persen untuk para pengembang. Menurutnya, KPK perlu menelusuri penggagas pasal tersebut.

"Pertanyaan itu yang pertama, uang Ariesman buat nyogok dari mana, dan pembuat konsep kontribusi dana tambahan itu siapa? Kedua, ini harus ditelusuri KPK dan ini ada di Pemda (Pemprov DKI) semua," ucapnya.

Selain itu, Uchok melihat ada kejanggalan yang dilakukan Sunny Tanuwidjaja, selaku staf ahli Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam hal ini, Sunny terungkap terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Raperda Reklamasi ‎Teluk Jakarta.

‎"Iya kenapa si Sunny ini harus memantau terus, harusnya KPK cari tahu informasinya. Selain gratifikasi penyuap harus masuk ke jual beli pasal. Pemantauan pemda soal jual beli pasal ini, ini harus dibuka penyidikan baru," tuturnya.

sumber:okezone

Editor: admin metro

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X