METROPOLITAN - Gaji ke-13 yang digelontorkan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun instansi lainnya setiap tahun, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri, ternyata mengundang kecemburuan sosial bagi pegawai pemerintahan di tingkat desa. Mereka berharap memperoleh gaji tambahan tersebut.
“Kenapa gaji ke-13 dan ke-14 yang dikucurkan pemerintah hanya bagi PNS saja, kenapa tidak sampai ke pegawai seperti kami ini yang ada di desa?” keluh Sekretaris Desa (Sekdes) Cisarua, Kecamatan Nagrak, Yan Victor, kepada Metropolitan.
Menurut Victor, kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan akibat tidak mendapat hak yang sama. Padahal, pendapatan pegawai pemerintahan di tingkat desa sangat minim, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Kenapa mereka dapat, tapi kami tidak? Apakah memang kami ini tidak layak mendapatkannya? Bahkan kalau mau buka-bukaan mengenai pendapatan, gaji kami di bawah UMR,” herannya.
Victor membeberkan, perhatian pemerintah kepada perangkat desa dan para staf masih sangat minim. Mereka hanya mengandalkan perhatian kepala desa. Menurutnya, seharusnya pemerintah memberikan hal sama sebagaimana yang didapat para PNS.
“Padahal kesibukan kami di desa itu cukup banyak, apalagi jelang Lebaran. Bisa lebih sibuk kami dari para PNS. Bahkan kalau hari libur juga terkadang kami tidak bisa libur karena kami berhubungan langsung dengan masyarakat,” terang Victor.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah serius memperhatikan pegawai pemerintah desa. Sebab, Victor merasa mereka memiliki tugas yang sama sebagai abdi masyarakat.
“Kalau untuk kami mungkin bukan gaji ke-13 atau ke-14, tetapi tunjangan ke-13 atau entah apa namanya. Kami berharap ini ditanggapi serius pemerintah,” pungkasnya.
(fin/hep/run)
