METROPOLITAN.id Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Rabu (17/7). Para mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Hujan ini pun menyegel kantor wali kota Bogor sebagai bentuk kekecewaan karena dianggap gagal mengatasi berbagai masalah di Kota Bogor.
Selain menyegel kantor wali kota Bogor dengan spanduk, para mahasiswa juga berorasi secara bergantian. Koordinator BEM se-Bogor Raya, M Abdul Mukhtar menyebut wali kota Bogor tidak becus dalam menerjemahkan enam skala prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Termasuk isu-isu strategis yang tengah hangat diperbincangkankan.
“Kita tahu penataan transportasi dan angkutan umum, penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Lalu penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), penanggulangan kemiskinan, penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota dan transformasi budaya dan reformasi birokrasi. Kalau dihitung persentase, hanya 30-40 persen saja yang sukses,” kata Mukhtar.
-
Bahkan, ia menyebut kegagalan pada periode lalu seperti ironi. Sebab, di periode kedua ini Pemkot Bogor dibawah komando Bima Arya selalu menekankan jargon Bogor Berlari.
"Buat kami tidak, Bogor belum berlari," ungkapnya.
Selain itu, Mukhtar melihat ada beberapa pekerjaan yang mesti menjadi perhatian lebih Pemkot Bogor. Di antaranya soal proyek pembangunan Jalan Layang RE Martadinata yang harus rampung Desember 2019, mangkraknya proyek Masjid Agung karena harus diaudit hingga mutu pendidikan yang belum maksimal.
“Jangan lupa, relokasi PKL di tiga titik yaitu Sempur, Suryakencana dan Pasar Anyar. Yang paling besar itu naturalisasi Sungai Ciliwung jangan cuma jadi wacana dan rapat-rapat saja, harus jelas arah dan targetnya," tandas Mukhtar. (ryn/fin)
