Senin, 30 Januari 2023

Teguh Widodo Siap Perjuangkan Aspirasi Buruh

- Jumat, 18 Oktober 2019 | 10:06 WIB
METROPOLITANASPIRATIF:  Teguh  Widodo  saat  me-nyuarakan aspirasi dalam demo buruh beberapa waktu lalu.
METROPOLITANASPIRATIF: Teguh Widodo saat me-nyuarakan aspirasi dalam demo buruh beberapa waktu lalu.

METROPOLITAN - Saat masih menjadi karyawan PT Indocement Tunggal Prakarsa, Teguh Widodo tidak pernah membayangkan jadi salah satu dari 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Bekerja selama 22 tahun menjadi buruh semen, membuat pria kelahiran Purworejo ini ditunjuk sebagai ketua Federasi Serikat Kerja Industri Semen Indonesia (FSKISI). Ia pun mengaku pernah ikut demo besar-besaran pada 2011 untuk menuntut kenaikan upah buruh. “Saya dulu itu dipilih menjadi ketua saat menggelar rapat di Padang pada 2018,” katanya. Berlatar belakang aktivis masjid, ternyata dirinya pun diminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadiilan Sejahtera (PKS) untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif (pileg) 2019. Ia pun menolak tawaran PKS itu sebanyak tiga kali. Sebagai mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Citeureup, akhirnya dirinya terpanggil karena ia PKS membutuhkan perwakilan dari buruh untuk memperjuangkan hak-haknya melalui kursi legislasi dan birokrasi. “Karena kan yang saya tahu, perwakilan dokter sudah ada, perwakilan advokat sudah ada, bahkan seorang ustad pun ada,” jelasnya. Saat ini, Teguh menduduki kursi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang sangat strategis mengurusi masalah buruh dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini pupus dari pandangan para legislator. Pengalamannya sebagai buruh membuat dirinya mudah memetakan persoalan yang selama ini ada dan tidak pernah disentuh para wakil rakyat dulu. Masalah pertama, kata dia, kesejahteraan buruh harus dijaga, karena buruh merupakan kran pertama perputaran gerakan ekonomi di dunia. Persoalan kedua, Kabupaten Bogor yang dikenal sebagai kawasan industri seharusnya bisa memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya bisa menjadi pembantu APBD dalam pembangunan wilayah ataupun pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketiga, perusahaan seharusnya memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang berada di sekitar pabrik, sehingga jika mereka (masyarakat) tidak bisa ditampung di perusahaan tersebut, setidaknya sudah memiliki bekal keahlian untuk berwirausaha,” terangnya. Menurutnya, jika ketiga persoalan tersebut bisa dijalankan sesuai koridornya, maka bukan tidak mungkin, Kabupaten Bogor bisa menjadi wilayah pertama yang mensejahterakan masyarakatnya secara merata.(cr2/b/els)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Polres Bogor Gandeng Brimob Gencarkan Patroli Malam

Minggu, 29 Januari 2023 | 13:21 WIB
X