METROPOLITAN.id - Camat Bogor Selatan, Atep Budiman berharap ada penangguhan waktu eksekusi rumah warga terdampak Rel Ganda setelah uang kerahiman turun. Tujuannya, ada waktu bagi warga terdampak untuk mencari hunian pengganti. Tak kurang dari 1.960 bidang bangunan rumah di 7 kelurahan se-Kecamatan Bogor Selatan akan dibongkar. Ribuan bangunan itu terdiri dari 5.878 jiwa dari 1.557 kepala keluarga (kk). "Kami juga masih menunggu. Mudah-mudahan ada waktu untuk cari rumah, karena nggak gampang cari hunian pengganti," kata Atep. Sebelumnya, proyek pemerintah pusat dalam membangun jalur double track atau Rel Ganda terus disiapkan. Terbaru, Tim apraisal dari Dirjen Perkeretaapian sudah menyampaikan dana kerahiman yang akan disalurkan kepada warga terdampak. Kecamatan Bogor Selatan mejadi wilayah terdampak paling banyak jumlah warganya. Total, anggaran yang disiapkan mencapai Rp44,1 miliar untuk 1.965 bangunan. Informasi tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Hanafi. Ia berangkat ke Bandung, awal pekan lalu mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendengarkan Pemerintah Jawa Barat menyampaikan hasil perhitungan tim apraisal. Menurutnya, jumlah total uang kerahiman sebesar Rp48 miliar. Anggaran tersebut untuk 3 kecamatan, yakni 2 kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, 7 kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan dan 1 desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. "Paling besar untuk Kota Bogor, karena yang satu desa di Kabupaten Bogor jatahnya Rp885 jutaan. Sisanya untuk Kota Bogor. Penghitungan dari KJPP itu kita nggak bisa intervensi bagaimana metodenya. Intinya supaya penertiban tetap ada kompensasi buat warga yang bahkan sudah tinggal puluhan tahun di sana," kata Hanafi. Ada beberapa kategori uang santunan yang akan diberikan. Selain untuk bangunan, ada pula untuk pembongkaran dan operasional pindah, serta tunjangan kehilangan pendapatan. Hanya saja, jumah yang disampaikan hanya berupa hitungan total, tidak disampaikan secara rinci per orang atau per bangunan mendapatkan berapa rupiah. "Jumlah itu juga nggak bisa intervensi. Nggak bisa setuju atau tidak, karena kewenangan mereka. Sayangnya nggak diperinci, per orang atau per bangunan dapat berapa," ungkapnya. Namun, Hanafi menyebut ada beberapa kendala yang juga disampaikan pada pertemuan lalu. Salah satunya soal ketersediaan anggaran. Rupanya, untuk 2019 ini, baru tersedia anggaran Rp22 miliar untuk pencairan uang kerahiman. Sedangkan sisanya, diharapkan akan cair pada awal 2020. Saat ini, pihaknya masih menunggu surat penetapan dari gubernur Jawa Barat. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyaluran santunan dengan sistem non-tunai kepada penerima. "Kami juga minta proses pencairan itu mereka yang lakukan, bukan daerah. Jadi nanti dua tahap karena uangnya hanya ada Rp22 miliar dari kebutuhan Rp48 miliar," terang Hanafi. (fin)