Rabu, 8 Februari 2023

Hentikan Penyelidikan 36 Kasus, Ini Kata KPK

- Jumat, 21 Februari 2020 | 18:45 WIB

METROPOLITAN.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Langkah ini disebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 Undang-undang KPK. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dalam proses penyelidikan, terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Namun sebaliknya, sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya. "Perlu juga kami sampaikan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016 KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus," kata Firli Menurutnya, penghentian tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Ada sejumlah pertimbangan penghentian. Pertama, sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015 dab lainnya. Kedua, selama proses penyelidikan dilakukan, tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiga, untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga dan DPR. Selain itu, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan. Selanjutnya, sama halnya dengan usai berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU No. 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati. Pada Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. "Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan," terangnya. Firli menjelaskan, KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik. "Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan. Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," pungkasnya. (*/fin)

Editor: Arifin

Tags

Terkini

Pesawat Susi Air Dibakar, Pilotnya Disandera OPM

Rabu, 8 Februari 2023 | 09:04 WIB
X