Sabtu, 4 Februari 2023

Dapat Bantuan Dari Kemenparekraf, Disbudpar Bogor Malah Terbebani

- Minggu, 8 November 2020 | 11:05 WIB

METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima bantuan dana segar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp80,9 miliar, belum lama ini. Kepala Bidang Kemitraan SDM dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bogor, Tenny Ramdhani mengaku malah terbebani dengan bantuan tersebut. Sebab, di penghujung tahun anggaran 2020 yang hanya menyisakan dua bulan ini, pihaknya mesti mampu menyerap anggaran tersebut. "Soal waktu memang kita harus realistis, apalagi efektif waktu kerja kita kurang dari dua bulan, belum lagi dipotong cuti bersama nanti. Tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin agar bantuan hibah ini dapat terserap dengan baik," ujar Tenny, Minggu (8/11). Menurutnya, bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bogor sebagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selain itu, untuk membantu menstimulus sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19. Jika dirinci, 70 persen anggaran bakal dialokasikan untuk membantu hotel dan restoran, 25 persen untuk peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan 5 persen lainnya untuk mengurusi administrasi, sosialisasi dan lainnya. Untuk mempercepat proses penyerapan, pihaknya akan fokus pada pelaku hotel dan restoran. Lantaran dua sektor ini dinilai paling berpotensi besar untuk membantu proses penyerapan bantuan dari Kemenparekraf tersebut. "Kalau untuk yang lain, dalam hal kegiatan contohnya, ini perlu ada kerjasama lintas sektoral yang perlu menangani. Seperti pembangunan atau revitalisasi pariwisata, ini kan butuh waktu dalam pengerjaannya. Jadi kita fokus dulu ke hotel dan restoran," terangnya. Tak hanya hotel dan restoran, desa wisata juga rencananya bakal diberikan bantuan dari Kemenparekraf tersebut. Meski demikian, pihaknya akan memastikan dulu apakah alokasi ke desa wisata menyalahi aturan atau tidak. "Ini yang masih tarik-ulur. Apakah nanti akan menjadi masalah atau tidak, kita mesti dalami dulu. Kami masih menunggu arahan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karena kami tidak ingin bantuan ini menyalahi aturan. Karena kelembagaan desa wisata belum memiliki badan hukum, dan bentuknya bukan badan usaha," ungkap Tenny. (ogi/b/fin)

Editor: Arifin

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X