METROPOLITAN.id - Polemik yang menyertai proses penerimaan petugas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor rupanya memancing reaksi banyak pihak. Proses penerimaan PKWT menimbulkan kekisruhan karena banyak pelamar yang mengeluh sulit mengakses web penerimaan hingga server yang down. Alhasil banyak pelamar harus mengurungkan niatnya. Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB) R Ridho mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan beberapa keluhan dari warga yang kesulitan dalam melakukan proses pendaftaran penerimaan PKWT di DLH. Pihaknya pun membuka klinik aduan bagi warga yang mengeluh soal hal itu. Padahal, sambung dia, sejak awal ia mengapresiasi langkah DLH yang membuka penerimaan PKWT di tengah masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, ketidaksiapan perencanaan hingga sarana prasarana penerimaan secara daring pun akhirnya menimbulkan "Sudah ada yang mengeluh by phone, itu akan kita dalami. Sejauh ini sudah banyak mengadu nggak bisa buka website-nya, padahal masih waktu pendaftaran. Akhirnya pada nggak bisa masuk," katanya Ia pun mengkritisi proses penerimaan PKWT yang terkesan tidak siap. Sebab jika menghitung kemampuan tim dan sarana prasarana, seharusnya DLH menentukan jumlah maksimal pelamar. Sehingga tidak terjadi server down saat membludaknya pelamar. Apalagi pos pekerjaan yang dibuka bukan pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan skil tinggi, asalkan ada kemauan untuk bekerja di bidang persampahan. "Mestinya sejak awal diumumkan berapa batas pelamar. Jadi ketika sudah sampai batas, orang nggak akan masuk lagi. Apalagi posisi yang disiapkan sebetulnya lebih kepada pekerjaan kemauan bidang persampahan, nggak perlu skill tinggi," ujarnya. "Harusnya juga nggak dibuka secara menyeluruh, tapi utamakan misalny buat penarik gerobak sampah yang selama ini bekerja di wilayah-wilayah yang dibayar swadaya masyarakat, diangkat jadi PKWT. Baru setelah itu secara umum," ucap Ridho. Pihaknya juga akan melihat sejauh mana rekrutmen ini dilaksanakan oleh DLH sebagai sebuah lembaga sosial kontrol yang juga bergerak dalam sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. "Sebagai sosial kontrol sudah barang tentu memiliki tanggung jawab untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah juga membantu masyarakat," paparnya. Sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19, dibukanya penerimaan petugas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor jadi angin segar bagi warga terdampak secara ekonomi. Namun meskipun pendaftaran sudah ditutup Senin (14/12), proses penerimaan yang dilakukan secara daring itu justru menimbulkan polemik. Sebab, banyak warga yang merasa tidak bisa mengakses laman pendaftaran, sejak dibuka Jumat (11/12) lalu. Alhasil, banyak warga Bogor yang mesti mengurungkan niatnya jadi PKWT di DLH Kota Bogor. "Dari pas dibuka, sampai pas hari terakhir, itu saya nggak bisa. Kayaknya servernya down, nggak bisa diakses," kata warga Tegalgundil, Veni. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Ahmad Saeful Bakhri juga mengaku mendapat banyak aduan dari masyarakat yang kesulitan dalam melamar PKWT di DLH. Awalnya, ia mengapresiasi pembukaan lowongan PKWT di DLH Kota Bogor disaat masyarakat membutuhkan pekerjaan setelah terdampak pandemi. Selain itu, proses penerimaan melalui online pun sudah dianggap bagus lantaran terbuka dan menghindari praktik KKN. Ia juga berharap semua SKPD melakukan hal yang sama. "Tapi jangan sampai ada permainan di dinas, meng-cut server atau apa, jadi banyak warga nggak bisa akses dan web-nya tidak ada. Ini kan kami awasi, banyak yang mengadu ke kami. Ini yang kami pertanyakan soal kesiapan. Masa ada yang ngadu dari awal nggak bisa akses," ungkapnya. Padahal, kata dia, beberapa SKPD pernah melakukan hal yang sama dalam penerimaan PKWT dengan skema online, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes). Meskipun lebih spesifik seperti tenaga kesehatan perawat hingga dokter. Namun bisa terlaksana tanpa ada drama server down atau kendala lainnya. Ia menyebut seharusnya bisa mengantisipasi membludaknya pelamar sehingga web bisa lancar, apalagi PKWT di DLH menyasar pada Sumber Daya Manusia (SDM) menengah kebawah. Hal ini, sambung dia, membuat dirinya mempertanyakan kinerja kepala DLH dan tim penerimaan PKWT. "Harusnya belajar dari sana. Harusnya kan disiapkan sarprasnya, infrastrukturnya, tim-nya, disiapkan karena pasti membludak lah. Di masa seperti ini kan semua orang butuh. Lalu sekarang jadwal wawancara setelah proses administrasi selesai, juga infonya diundur. Ini ada apa?" ketus pria yang akrab disapa ASB itu. Proses penerimaan petugas PKWT Januari-Desember 2021 pada DLH Kota Bogor sendiri sudah resmi ditutup Senin (14/12) pukul 10:00 WIB. Membludaknya pendaftar yang masuk dari data sementara pun dibenarkan Kepala DLH Kota Bogor Deni Wismanto. "Ternyata antusias warga sangat tinggi. Bahkan berdasarkan data sementara pendaftar sudah mencapai ribuan," katanya. Ia juga mengakui pendaftar yang masuk tidak hanya warga Kota Bogor, namun juga warga Kabupaten Bogor, Jakarta, Depok, bahkan hingga warga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan antusias warga yang sangat tinggi. Meski demikian, Deni menegaskan bahwa akan memprioritaskan warga Kota Bogor terlebih dahulu agar bisa diterima untuk petugas PKWT. "Diprioritaskan untuk warga Kota Bogor dan para petugas yang sudah eksisting. Nanti hasilnya kita lihat dari berapa banyak yang eksisting keterima lagi, baru itu slotnya untuk penerima yang baru. Untuk pendaftaran baru kita siapkan kuota kurang lebih 60 orang," ujarnya. Untuk lowongan petugas PKWT yang dibuka diantaranya adalah untuk petugas angkutan sampah, petugas TPA, pengemudi truk sampah, petugas sapu jalan, petugas TPS 3R dan pengemudi kendaraan operasional. (ryn)