METROPOLITAN.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai tidak paham soal Koperasi. Kritik pedas itu dilontarkan Ketua Koperasi KSU Karya Mandiri, Atty Somaddikarya. Hal itu diungkapkan lantaran BUMN dianggap sudah menggerus budaya gotong royong dengan memberikan arti yang salah bagi ekonomi kerakyatan. "Menteri BUMN tidak paham Koperasi. Dengan dalih pinjaman modal usaha, Kementerian BUMN mematok bunga 25 persen melalui salah satu program milik BUMN. Yakni PT Permodalan Nasional (PNM) yang merupakan program milik negara. Di mana sumbernya dari pajak dan keringat rakyat," katanya. Anggota DPRD Kota Bogor itu menegaskan, program BUMN memiliki aplikasi yang sama artinya bahwa uang rakyat kembali kepada rakyat namun dalam bentuk pinjaman dengan bunga 25 persen. Menurutnya dengan bunga 25 persen terlalu memberatkan kreditur, yang notabene adalah masyarakat dengan penghasilan rendah. Terlebih di masa pandemi. Politisi PDI Perjuangan itu juga menuturkan bahwa di kalangan masyarakat, PNM lebih dikenal sebagai 'Bank Emok'. Dari fakta tersebut, Atty mempertanyakan peran BUMN bagi masyarakat. "Sudah benarkah BUMN hadir dan ada untuk masyarakat dan tahu yang dibutuhkan masyarakat? Jika benar tujuannya membantu rakyat dalam modal usaha, berikanlah dengan kemudahan pinjaman modal usaha pada pinjaman KUR, di mana bunganya hanya 7 persen per tahun," ungkap Atty. Pinjaman dengan dalih modal usaha itu pada prakteknya disalurkan kepada masyarakat yang mayoritas bukan pelaku usaha. "Bentuknya pinjaman untuk tambahan modal usaha. Faktanya lapangan, penerimanya kebanyakan bukan pelaku usaha," tandasnya. Selain itu, kata dia, yang memperburuk keadaan bahwa program tersebut hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. "Masyarakat dipaksakan menjadi anggota dan sebagai kreditur. Bila ingin mendapat bantuan BLT BPUM dari Kementerian Koperasi," jelasnya. Ia menambahkan, peran Koperasi sebagai Soko Guru ekonomi kerakyatan dan tiang penopang ekonomi bangsa kini terkesan mati suri dan jauh dari perhatian pemerintah. "Sementara Koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan banyak yang mati suri tanpa diperhatikan keberadaannya," ujar Atty Atty melanjutkan, sebagai lembaga keuangan mikro bagi masyarakat, seharusnya Koperasi yang bersifat umum dan sehat. Serta berperan membantu pemerintah memperoleh bantuan pemerintah. "Jadi bukan hanya lembaga keuangan milik BUMN yang diperhatikan," tambahnya. Ia berharap bantuan pemerintah berupa penambahan modal pada penyalurannya tepat sasaran. Sehingga tdak menimbulkan konflik di masyarakat yang akhirnya juga berdampak pada peran Koperasi yang tergerus tren negatif dengan bertransformasi menjadi bank emok. "bantuan ini berlaku untuk lapisan masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan untuk memulihkan ekonomi. Jangan menimbulkan kecemburuan dengan memberi akses dan fasilitas sakti tanpa berpikir akan ada ribuan Koperasi seluruh Indonesia rontok dan berubah wajah menjadi Bank Emok," tutupnya. (ryn)