Sabtu, 4 Februari 2023

Dua Hal Ini Bikin Revisi Perda RTRW Kota Bogor Mandek

- Kamis, 3 Juni 2021 | 15:55 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. (Dok. Metropolitan)
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. (Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id - Setelah disetujui pemerintah pusat, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor rupanya belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rupanya, ada dua hal krusial dalam perubahan tata ruang Kota Bogor, yang dianggap perlu pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut. Yaitu tentang lokasi pusat pemerintahan Kota Bogor yang baru di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dan tentang transportasi berbasis rel yakni Trem. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Poin detil krusial yang paling dipertanyakan pada rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW itu diantaranya adanya lokasi pusat pemerintahan baru di Katulampa. "Karena menurut informasi dari pansus (periode) sebelumnya. Ini belum ada. Dan pada saat kemarin mau kita setujui untuk disahkan, ada pasal tentang adanya wilayah pusat pemerintahan Kota Bogor di Katulampa," katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (3/6). Kedua, sambung dia, penajaman tentang transportasi berbasis rel yakni trem, yang rencananya akan dibangun di Kota Bogor. Pihaknya ingin bahwa kalaupun dua hal itu masuk pasca pembahasan DPRD periode sebelumnya, harus sesuai dengan aturan hukum. "Kalau misalnya ini memang arahan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, kita ingin mendapatkan surat tertulis arahan tersebut. Saya kira ini penting agar kemudian kita sama-sama menyetujui sesuatu yang memang kita sama-sama yakini," ujar Atang. Secara umum, kata dia, pertanyaan mendasar yang dilayangkan Banmus yaitu tekait dengan adanya beberapa pasal atau aturan, yang kemudian bertambah pasca hasil finalisasi persetujuan DPRD dengan Pemkot Bogor, yang terakhir kali pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Raperda periode lalu. Pada dasarnya, kata dia, Raperda ini disusun bersama antara pemkot dan DPRD. Maka semua yang ada didalamnya pun harus mengacu pada proses penyusunan raperda itu sendiri. "Sehingga tidak ada cacat hukum dan sebagainya," ujarnya. Beberapa waktu lalu, Banmus DPRD Kota Bogor memutuskan tidak mengesahkan rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banmus memberikan waktu untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melengkapi berkas berupa dukungan dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin setelah memimpin rapat pengesahan perubahan Perda RTRW, Senin (31/5) lalu. "Disepakati bahwa untuk dilengkapi dan dibahas dengan Bagian Hukum Pemkot Bogor. Agar dipastikan bahwa segala masukan dan perubahan pasal demi pasal dari perda lama ke yang baru itu, sudah berdasarkan masukan tertulis dari Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Jabar," katanya, Selasa (1/6). (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X