METROPOLITAN – Program Pendaftaran Tanah Sistema­tis Lengkap (PTSL) ATR/BPN Tahun Anggaran 2019 hingga saat ini menuai keluhan dari masyarakat, khususnya wi­layah Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Ja­karta Timur. Hal ini menjadi sorotan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Mujiyono memaparkan, pihaknya masih menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait hal tersebut. “Menunggu hasil kinerja pan­sus yang tidak akan lama lagi,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin. Mengenai anggaran pem­biayaan dalam Program PTSL atau Dana Hibah yang diserap dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Negara (APBN), menurut politisi kelahiran Wonogiri dari Fraksi Demokrat ini, akan menjadi pembaha­san dan menunggu hasil re­komendasi. ”Kami akan tunggu hasilnya, nanti akan kelihatan,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Program PTSL yang diatur dalam Surat Keputusan Tiga Menteri (SKB) dan Surat Ke­tetapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administratif Jakarta Timur Nomor: 868.1/ KEP.31.75.PTSL/VI/2019 tentang Pembentukan Tim Petugas di Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan pada 24 Juni 2019 di Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Ja­karta Timur, menuai berba­gai pertanyaan. Hal ini lan­taran beberapa warga mengeluhkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program PTSL yang hingga kini belum juga usai. Hal tersebut disampaikan Lurah Batuampar, Ruslan. Terpisah, Ketua RW 01 Sa­rikun sekaligus anggota Pok­mas (Panitia) dalam Program PTSL Kelurahan Batuampar menjelaskan, pengurusan sertifikat tersendat karena adanya pandemi Covid-19. ”Terlambatnya pengurusan sertifikat Program PTSL itu dikarenakan tidak maksimal­nya waktu petugas dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur. Alasannya jelas pan­demi yang muncul, sehingga jam kerja terbatas bagi ASN,” bebernya. (tob/suf/py)