Disdik Kota Bogor Ajukan Rp51 miliar untuk perbaikan sekolah urgen di tahun 2022, yang di-acc cuma Rp19 miliar. _______________________ METROPOLITAN.id- Meskipun mendapat porsi alokasi lebih banyak, nyatanya anggaran rencana belanja sektor pendidikan di Kota Bogor pada tahun 2022 tak luput dari pengurangan atau rasionalisasi. Mengingat tahun depan diprediksi masih terdampak Covid-19. Salah satunya anggaran rencana belanja sarana prasarana untuk perbaikan sekolah yang rusak atau rawan ambruk. Secara umum, anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk tahun 2022 mengalami rasionalisasi yang cukup signifikan dari angka saat pengajuan Rencana Kerja (Renja). Hal itu diungkapkan Sekretaris Disdik Kota Bogor Dani Rahadian. Menurutnya, Disdik tak luput dari rasionalisasi anggaran mengingat tahun depan diprediksi masih terdampak pandemi. Secara umum, kata dia, alokasi di Renja sendiri berjumlah Rp547 miliar. Namun setelah dirasionalisasi, berkurang menjadi Rp454 miliar. Salah satu yang paling terdampak yakni alokasi sarana prasarana sekolah, termasuk perbaikan gedung sekolah. "Disdik itu ketika rapat ada penurunan lagi. Secara umum di Rencana Kerja itu sekitar Rp547 miliar. Setelah itu ada rasionaliasi mulai dari pengurangan belanja gaji pegawai sekitar Rp20 miliar, TPP RP12 miliar, termasuk sarpras Rp92 miliar. Memang untuk rasionalisasi masih belum final dan masih diutak-atik lagi dengan BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah, red). Koreksi di belanja pegawai," katanya kepada Metropolitan.id, Senin (30/8). Dia mengakui, sektor sarpras juga termasuk yang kena rasionaliasi. Dari berbagai kegiatan pembangunan, hanya kelanjutan pembangunan Sekolah Satu Atap saja yang tetap ada dan dipertahankan pada anggaran 2022. "Sarpras sekolah itu hanya Satap (Sekolah Satu Atap, red) yang tetap dipertahankan, yang lainnya hilang karena untuk dipotong yang Rp92 miliar itu," tandasnya. Namun pihaknya juga kembali mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memprioritaskan pembangunan atau perbaikan yang betul-betul urgen bila dibutuhkan. "Yang benar-benar urgen, takut ada sekolah yang runtuh atau sangat rawan. Itu sempat kami usulkan Rp51 miliar, tapi yang di-acc Bappeda itu hanya Rp19 miliar. Itu sudah disampaikan by phone lah ya oleh Bappeda, bahwa dari usulan Rp51 miliar ke mereka, tapi yang dia-acc hanya Rp19 miliar," tukas Dani. Sedangkan Sekolah Satu Atap tetap prioritas untuk diadakan tahun depan, dengan ancang-ancang anggaran Rp13 miliar. Diketahui untuk tahun ini juga masih dilakukan pembangunan dengan alokasi dana Rp11,8 milar. Sebab menurutnya, berdasarkan daya tampung siswa SMP di Kota Bogor masih sangat kurang dan hanya ada 20 SMP negeri. Diharapkan proyek ini selesai pada 2022 dan tinggal dilanjut interior pada tahun 2023 dan bisa jalan. "Jadi itu nggak kena rasionalisasi," imbuhnya. Selain pemotongan anggaran sarpras, Disdik juga menghilangkan mata anggaran untuk meeting di hotel dan diganti dengan rapat virtual. Kecuali, sambung dia, kegiatan Bimtek BOS dan Dapodik yang tetap harus tatap muka karena berurusan dengan sekolah. "Artinya kegiatannya tetap ada, tapi anggarannya hilang. Diganti virtual. Kalau Bimtek BOS dan Dapodik harus tatap muka dengan sekolah. Kalau sosialisasi hingga workshop mah kita pangkas habis dan diganti dengan virtual," tutup Dani. (ryn)