METROPOLITAN.id - Intensif untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Bogor rupanya belum jelas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor rupanya baru menganggarkan insentif tersebut dalam APBD Perubahan 2021. Kondisi tersebut sempat membuat kecewa Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Sebab sebelumnya, insentif nakes rencananya dialokasikan pada perubahan parsial APBD pada triwulan kedua 2021. "Ternyata saat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD yang sedang berjalan saat ini, justru baru mau dianggarkan dengan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk sampai Desember 2021," kata Rudy, Selasa (28/9). Saat ini, Rudy terus mendorong Dinkes menganggarkan insentif bagi nakes yang ikut menangani Covid-19. Menurutnya, insentif nakes merupakan skala prioritas yang harus dimasukkan dalam penganggaran, mengingat peran mereka dalam penanganan Covid-19. Terlebih, banyak nakes yang statusnya bukan PNS. Sejauh ini, Pemkab Bogor baru menganggarkan insentif nakes hingga April 2021. "Makanya ini harus diprioritaskan. Kalau defisit ya lihat skala prioritasnya, mana yang lebih penting, insentif nakes yang benar-benar berjuang di garda terdepan atau lebih memilih proyek infrastruktur," ungkapnya. Pemkab Bogor telah mencairkan insentif nakes hingga Februari 2021 sebesar Rp34,8 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pencairan insentif untuk nakes baru dilakukan untuk bulan Januari dan Februari 2021. Rinciannya, insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp5 juta, bidan atau perawat Rp3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta. "Untuk tahun ini, insentif dibebankan ke pemerintah daerah. Kalau tahun 2020 kan anggarannya disiapkan dari Kementerian Kesehatan langsung," kata Ade Jaya. Menurutnya, peralihan pemberian insentif dari Kementerian Kesehatan ke pemerintah daerah berdampak pada besaran insentif para nakes. Sebelumnya pada 2020, dokter spesialis mendapatkan insentif sebesar Rp15 juta, dokter umum atau gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta. "Untuk 2021 ini, Kementerian Dalam Negeri minta setiap pemda mencairkan insentif nakes itu minimal 50 persen dibanding tahun lalu, atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya Selain itu, BPKAD Kabupaten Bogor mengaku telah mencairkan insentif vaksinasi sebesar Rp4,8 miliar dengan besaran honor Rp500 ribu. "Kita juga sudah cairkan pembayaran insentif untuk bulan November 2020 sekitar Rp18,6 miliar. Anggaran ini sumbernya dari Kemenkes yang masuk ke kas daerah di akhir Desember 2020 yang kemudian kita anggarakan di 2021," ungkapnya. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina mengakui adanya keterlambatan dalam pemberian insentif nakes. Namun, hal itu lebih disebabkan faktor teknis seperti verifikasi penerima yang harus akurat. "Anggarannya ada, tapi memang verifikasinya yang agak lama. Karena kami verifikasi sesuai yang diajukan oleh RSUD maupun puskesmas. Kalau ada kesalahan ya kami minta perbaiki dulu. Harus faktual juga penerimanya," kata Mike. Pemberian insentif 2021 baru dilakukan pada Januari dan Februari. Sementara untuk Maret masih dilakukan proses verifikasi data yang diajukan RSUD dan puskesmas. Mike mengungkapkan, ad 4.258 nakes yang mendapat insentif untuk Januari dan Februari. Rinciannya, 2.9997 nakes dari empat RSUD dengan anggaran sekitar Rp11,1 miliar dan 1.261 nakes dari puskesmas dengan anggaran sekitar Rp4,41 miliar. Ia pun meminta para nakes untuk bersabar dalam proses pemberian insentif ini. "Kita terus coba percepat verifikasinya dan saya pastikan uangnya sudah ada. Kalau verifikasi selesai, langsung ditransfer ke rekening," tandasnya. (fin)